KNews.id- Terdapat dugaan anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 yang dipilih dan ditetapkan DPR desain dari rezim. Diduga rezim ini mempunyai kepentingan Pemilu 2024 dengan menempatkan ‘orang-orangnya’ di KPU dan Bawaslu.
“Timsel menyeleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Kemudian DPR mengadakan fit and proper test dan memilih serta menetapkan anggota KPU dan Bawaslu. Penetapan anggota KPU dan Bawaslu diduga hasil desain dari rezim,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional.com, Kamis (17/2).
“Era Yunani kuno berpendapat terkait politik ada unsur desainnya,” ungkapnya.\
Menurut Amir Hamzah, rezim ini syarat dengan oligarki dan plutokrasi di mana kekuasaan berdasarkan kekayaan.
“Pejabat yang dipilih bukan berdasarkan kapasitas dan kemampuan tetapi dinilai dari kekayaan yang dimiliki,” paparnya.
Sistim negara transaksional, kata Amir Hamzah membuat para pejabat terpilih tidak mempunyai kapasitas dalam mengelola pemerintah termasuk Pemilu 2024.
Menurut Amir Hamzah, pasca terpilihnya anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027, rezim ini melakukan analisa kemungkinan keputusan Mahkmah Konstitusi (MK) tentang Presidential Threshold (PT).
“Ada tiga kemungkinan keputusan MK. Pertama, mempertahankan PT 20 persen. Kedua, PT 0 persen. Ketiga, PT 5 sampai 10 persen. Kemungkinan MK memutuskan PT 5 sampai 10 persen sebagai jalan tengah kompromi antara pemerintah dan keinginan rakyat,” ungkapnya.
Amir mengatakan, beberapa penggugat PT 20 persen di antaranya Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto dan beberapa intelektual yang pernah menjadi pendukung Jokowi.
“Gugatan PT 2O persen agar masyarakat bisa berpartisipasi sebagai capres 2024. Jangan sampai capres memunculkan dua kubu sehingga terjadi polarisasi di masyarakat,” jelas Amir.
Amir meminta komisioner KPU dan Bawaslu yang baru untuk menjaga jarak. Walau mereka merupakan hasil pilihan para Komisi II DPR, ia berpesan para komisioner tidak terperangkap.
“Karena nuansa politiknya begitu kuat maka saya berpesan kepada penyelenggara yang terpilih mereka itu harus bisa menjaga jarak dari hasil proses politik pemilihan yang begitu kental. Jadi jangan mereka terperangkap oleh pihak-pihak yang memilihnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPR telah menetapkan nama-nama anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, pada Rabu malam, 16 Februari 2022. Adapun daftar anggota KPU yang terpilih adalah Betty Epsilon Idross, Hasyim Asy’ari, Mochamad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz.
Sementara anggota Bawaslu adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono, Herwyn Jefler Malonda. (AHM/SN)
