KNews.id – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menjelaskan alasan kenapa parpolnya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penerimaan tersebut berkaitan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akhirnya menerima tawaran posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Ada dua alasan kenapa terima. Pertama kami tidak menggusur siapa pun. Misalnya kalau di dalam kementerian lain kemudian kita masuk lalu ada yang digusur. Rasanya kurang enak,” ujar Andi.
“Tapi ini yang menteri sebelumnya, Pak Hadi (Hadi Tjahjanto) kemudian jadi Menkopolhukam sehingga kami masuk pada posisi yang kosong. Jadi ya kemari ya guyon-guyon saja semuanya karena yang digantikan pun senang, yang menggantikan pun senang,” ungkapnya.
Alasan kedua, posisi yang ditawarkan merupakan kementerian yang tidak terkait dengan politik. Melainkan kementerian yang fungsinya lebih banyak pelayanan kepada masyarakat.
Dalam hal posisi AHY sebagai Menteri ATR/BPN saat ini, pelayanan lebih kepada penyelesaian sengketa tanah, mapping seluruh tanah di Indonesia dan ada pula kesempatan untuk memberantas mafia tanah.
Andi mengakui, AHY hanya akan menjabat selama sekitar tujuh bulan hingga masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada Oktober 2024. Diajak Magang Jokowi Selain itu, tidak ada program atau gagasan besar yang bisa dilakukan di sisa waktu sekarang ini.
“Karena semua program sudah tertata tinggal tujuh bulan. Dan anggaran pun sudah sesuai dengan program yang sudah ditetapkan itu. Tapi yang bisa dilakukan oleh mas AHY adalah mempercepat berbagai macam program dengan leadership dan manajemen itu bisa cepat menuntaskannya sampai selesai masa jabatan Presiden Jokowi,” jelas Andi.
“Itu alasannya. Kemudian lagi, secara strategis pemilu sudah selesai kemudian kalau negara membutuhkan dan kita memang merasa dibutuhkan negara ini, why not,” tambah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah telah resmi melantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara. AHY menggantikan posisi pejabat sebelumnya yakni Hadi Tjahjanto yang pada hari yang sama dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
(Zs/Kmps)
