Ada Campur Tangan Kekuasaan di Balik Keputusan PN Jakpus Menunda Pemilu 2024

KNews.id -Ada peran kekuasaan di balik keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (PN Jakpus). Kekuasaan berhubungan dengan oligarki yang mengendalikan negeri ini. "Sebelum membahas peran oligarki di balik keputusan PN Jakarta Pusat menunda Pemilu 2024, jembatannya adalah campur tangan kekuasaan," kata praktisi hukum Ahmadz Khozinudin di Channel YouTube MimbarTube berjudul "Perpanjangan Pemilu Cara Oligarki Perpanjang Penjajahan". Kata Khozinudin, kalau terjadi penundaan Pemilu selama 2 tahun 4 bulan 7 hari, padahal Presiden demi hukum Oktober 2024 itu selesai jabatannya. Misalkan nanti KPU banding dikuatkan kasasi pada September 2024 berarti penundaan sampai 2026 lebihnya 4 bulan dan 7 hari. "Nah untuk mengisi kekosongan kekuasaan belum terjadi pemilu sementara presiden selesai demi hukum Oktober 24 berarti kekosongan ini harus ada produk hukum lain. Saya menduga dalam rangka untuk menambah usia kekuasaan Rezim Jokowi dengan dalih tunda pemilu dan setelah itu bisa saja diterbitkan dekrit untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini sampai terjadinya pelaksanaan Pemilu," papar Khozinudin. Khozinudin mengatakan, partai politik akan diuntungkan dengan penundaan pemilu karena jabartan anggota DPR dari pusat sampai daerah dan DPD juga ikut diperpanjang. "Selanjutnya yang jadi masalah apakah kemudian ini tidak akan ditentang oleh partai-partai lain ya kan katanya Nanti akan ada marah. Saya jamin nggak ditentang karena apa konsekuensinya nanti adalah jabatan politik yang diperoleh melalui pemilu 2019 juga otomatis mundur karena mundur berarti anggota DPRD ditambah juga 2 tahun periodenya anggota dpd-nya juga ditambah," papar Khozinudin. "Sekarang saya mau tanya ada nggak anggota DPR yang ditunda Pemilu tapi jabatannya dia tetap bertahan sampai 2 tahun lebih tanpa perlu kampanye tanpa perlu ngeluarin cuan tanpa perlu capek-capek ke Dapil ada nggak yang nggak setuju ya Nggak ada lah kalau dia Pemilu lagi belum tentu dia jadi biaya lagi," jelasnya. Khozinudin mengatakan, Rezim Jokowi ingin menambah usia kekuasaannya dengan menudnda pemilu. Ada juga upaya melakukan amandemen konstitusi seperti yang diungkapkan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). "Mengubah konstitusi salah satu pasal yang memberikan ruang kepada presiden untuk bisa dipilih kembali setelah 2 periode jabatan. Pasal 7 itu sudah membatasi jabatan presiden dan wakil presiden itu adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimal 2 periode. Kalau Sebelumnya hanya Presiden dan Wakil Presiden menjabat pilihan dipilih Setelah 5 tahun sekali dan dapat setelahnya dapat dipilih kembali sehingga Soeharto dulu kan sampai 32 tahun itu dasarnya itu," paparnya. Memperpanjang jabatan melalui menunda pemilu kata Khozinudin ketika terjadi kekosongan kekuasaan akan dikeluarkan produk hukum yang akan melegitimasi mereka menduduki posisi kekuasaannya sampai terjadi pemilu selanjutnya. "Pemilu selanjutnya bisa jadi karena konstitusi sudah diamandemen dan memberikan peluang presiden untuk bisa dipilih kembali. ini seperti Soekarno mengeluarkan dekrit menyatakan presiden seumur hidup," tegasnya. Kata Khozinudin, Rezim Jokowi sudah berpengalaman dalam menyelesaiakan gerakan rakyat seperti penolakan Omninubus Law Cipta Kerja. "Saya mau tahu gerakan people power seperti apa yang begitu kuat saja juga bisa diselesaikan. Dulu Pilpres 2019 katanya curang harus ada pengadilan apa mahkamah rakyat ancam duduk di KPU berapa hari juga selesai," paparnya. (Ach)

Ada Campur Tangan Kekuasaan di Balik Keputusan PN Jakpus Menunda Pemilu 2024

Ini Tiga Orang Terkaya Indonesia dari Bisnis Teknologi

PASKODE Mendorong Yasonna Laoly Bersihkan Bawahan yang Ada Konflik Kepentingan

Hukum Berantakan

Berita Terkait

Ini Tiga Orang Terkaya Indonesia dari Bisnis Teknologi

PASKODE Mendorong Yasonna Laoly Bersihkan Bawahan yang Ada Konflik Kepentingan

Hukum Berantakan

Recent News

Ini Tiga Orang Terkaya Indonesia dari Bisnis Teknologi

PASKODE Mendorong Yasonna Laoly Bersihkan Bawahan yang Ada Konflik Kepentingan

Hukum Berantakan

Binar-binar Kemuliaan

Banyak Bank Bangkrut, Indef Sebut Ini Awal Resesi Global

Heboh SVB Kolaps, Ini Pandangan BRI!

Nixon LP Napitupulu Ditunjuk Jadi Dirut BTN

Menakar Peran dan Tantangan Lembaga Pemeringkat Kredit

Akuisisi dan Ekspansi, Mitratel Yakin Kinerja Naik 11 Persen di Tahun 2023

BTN Tebar Dividen Rp609 M atau 20 Persen dari Laba Bersih

Populer

Bisnis Keluarga Sutowo yang Bertumbangan, dari Hard Rock Cafe Jakarta hingga Hotel

Anggota Ansor Memprotes Keras Masjid Al-Jabbar yang Mengundang Ustadz Khalid Basalamah, Mau Dibubarkan?

Jika Ustadz Khalid Basalamah tak Diganti di Masjid Al Jabbar, Ini Peringatan Keras Anggota Banser Gus Affan Alfayed

Gembar-gemborkan Jangan Hidup Mewah, Jokowi Ibarat Ditampar Kenyataan Gara-gara Istri, Anak, hingga Mantunya!

Proyek Mangkrak Meikarta: Konsorsium Bubar, Hantam Keuangan Grup Lippo

ABOUT US

Ada Campur Tangan Kekuasaan di Balik Keputusan PN Jakpus Menunda Pemilu 2024

Baca juga:

Berita Terkait

Recent News

Populer

ABOUT US