KNews.id – Jakarta – Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan suku bunga acuan, hingga melonjaknya harga pangan dinilai menjadi tekanan berlapis bagi masyarakat menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jaafar, meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi tersebut karena berpotensi semakin menggerus daya beli masyarakat.
Legislator PKB itu mengingatkan pemerintah tidak hanya melihat inflasi dari angka agregat, tetapi juga memperhatikan kenaikan harga komoditas yang dirasakan langsung masyarakat.
“Rupiah melemah, suku bunga naik, harga pangan merangkak naik. Ini tiga pukulan sekaligus untuk rakyat menjelang Nataru. Pemerintah jangan hanya berpatokan pada angka agregat dan mengatakan inflasi masih terkendali,” kata Marwan kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp18.266,17 per dolar AS pada Jumat (20/11/2026). Di tengah tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 November 2026.
Marwan menilai kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama ketika kenaikan harga pangan bergejolak turut membebani masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan atau year on year (yoy) pada Oktober 2026 sebesar 3,23 persen.
Sementara itu, inflasi inti tercatat 2,56 persen dan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah sebesar 3,24 persen. Adapun inflasi pangan bergejolak mencapai 5,81 persen secara tahunan. Menurut Marwan, angka inflasi umum belum sepenuhnya menggambarkan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, khususnya ketika harga bahan pangan tertentu mengalami kenaikan signifikan.
Ia mencontohkan kenaikan harga cabai yang dirasakan masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Blora, Rembang, Pati, dan Grobogan.
“Yang dirasakan ibu-ibu di pasar tradisional Blora, Rembang, Pati, dan Grobogan itu bukan angka inflasi 3,23 persen, melainkan mahalnya harga cabai. BPS sendiri mencatat inflasi cabai rawit sudah menembus 104,35 persen secara tahunan pada Oktober 2026, melonjak dari 64,16 persen pada September,” ujar Marwan.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 18 November 2026 menunjukkan harga cabai merah keriting mencapai Rp100.350 per kilogram dan cabai rawit merah sebesar Rp106.250 per kilogram.
Menghadapi kondisi tersebut, Marwan mendorong pemerintah mengambil tiga langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat menjelang Nataru.
Pertama, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi antardaerah. Dia pun meminta pengawasan stok dan distribusi diperkuat, sekaligus mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah penimbunan menjelang Nataru.
Kedua, pemerintah harus memastikan kenaikan BI-Rate tidak berdampak pada kenaikan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pedagang kecil dan petani tidak boleh menjadi korban dari kebijakan stabilisasi rupiah. Pemerintah harus memastikan akses pembiayaan bagi UMKM tetap terjangkau agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak semakin tertekan,” ujarnya.
Ketiga, pemerintah diminta mempercepat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok. Marwan menilai intervensi pemerintah perlu dilakukan sebelum kenaikan harga semakin membebani masyarakat.
“Pemerintah harus hadir mengintervensi sebelum harga melonjak, bukan setelah rakyat menjerit,” pungkasnya.






