KNews.id – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra buka suara soal pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Yusril menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk melarang pemutaran ataupun nobar film tersebut.
Adapun pembubaran itu terjadi di beberapa kampus dengan penyelenggara yang berbeda-beda. Di antaranya, Universitas Khairun (Unkhair), Ternate, Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), NTB, kemudian Institut Seni Indonesia (ISI) Bali. Tak hanya di universitas, nobar film ‘Pesta Babi’ yang digelar di kafe Seminyak dan Tabanan juga turut dibubarkan.
Yusril bicara adanya persoalan administrasi di balik pembubaran itu. Nyatanya, kata Yusril, kampus di Bandung dan Sukabumi nobar film ‘Pesta Babi’ berjalan lancar tanpa hambatan.
“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2026).
Yusril menegaskan bahwa pembubaran atau penghentian nobar film itu bukan merupakan arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” katanya.
Film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup. Yusril menganggap wajar adanya kritik tersebut.
“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” ujarnya.
Soroti Istilah ‘Pesta Babi’
Yusril juga menyoroti penggunaan istilah ‘Pesta Babi’ dalam judul film yang dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Ia mendorong adanya penjelasan rinci terkait makna judul tersebut.
“Istilah ‘Pesta Babi’ memang potensial memunculkan aneka tafsir. Karena itu, akan lebih baik jika penulis skenario, sutradara, dan produser juga menjelaskan makna dari kata-kata tersebut,” katanya.
Yusril menegaskan bahwa keterbukaan tidak hanya dituntut dari Pemerintah, tetapi juga dari kalangan seniman dan pembuat karya seni termasuk karya film.
“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan. Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi,” ujar Yusril.
Yusril menekankan bahwa Pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral. Ia pun kembali menegaskan pemerintah tak pernah melarang pemutaran film tersebut.
“Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu,” tutup Yusril.
