Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
KNews.id – Jakarta, Bahwa Gibran cacat konstitusi berdasarkan UU. RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ada ancaman hukuman terhadap Anwar Usman merujuk UU. RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari KKN.
Berdasarkan UU. No. 48 Tahun 2009, akibat persidangan yang (majelis) hakimnya memiliki hubungan semenda dengan pihak yang berperkara Jo. Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 maka persidangan MK harus diulang kembali dengan mengganti semua hakim dan termasuk panitera.
Dan sang hakim yang melakukan nepotisme berdasarkan UU. No. 28 Tahun 1999 terancam hukuman sampai 12 penjara.
Pertanyaan serius hukumnya:
1. Adakah persidangan terhadap dan terkait batas usia 40 tahun untuk mengulang atau menganulir terkait objek Putusan MK No.90/PUU/XXI/2023 ?
2. Apakah laporan gabungan anggota Korlabi dan TPUA (atas nama TPUA) pada Kamis, 2 November 2023 melalui Dumas Polda Metro Jaya terhadap Anwar Usman berdasarkan putusan MKMK telah dilaksankan proses hukumnya ?
Maka Para Pelapor Anwar Usman kelompok gabungan antara Korlabi dan TPUA (atas nama TPUA) tidak ingin dicap propokasi sehingga bersepakat Prabowo layak mendapat justifikasi sehingga legimited atau sah secara hukum, namun menurut teori mala in se khusus cacat hukum dan moralitas Gibran, maka berdasarkan putusan autentik MKMK terhadap sosok Gibran hal yang urgensi untuk dicopot dari kedudukannya sebagai Wapres RI dan hendaknya dipatuhi dan diimplementasikan oleh para wakil rakyat DPR RI dan yudikatif MK dan wakil rakyat di MPR RI (Jo. Vide UU. MD3) selain menunjukan good will atau kehendak baik legislatif dan yudikatif demi pembenahan sejarah hukum bangsa dan negara ini sesuai rule (proses regulasi).
Ref:
https://share.google/VTBI2MWaMxZ1YxcB7
https://share.google/3jSgjggo52saLgG2M
Track Record Politik Jokowi dan Gibran Menuju RI-1, 12 Orang Terlapor, Anwar Usman Serta Omon Omon
