KNews.id – Jakarta – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terima surat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadi Muljono.
Surat tersebut diungkap oleh Wakil Ketua DPR Adies Kadir ketika membuka rapat paripurna ke-25 masa sidang keempat tahun 2024-2025.
“Kami perlu memberitahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara RI yaitu nomor B152/kepala/otorita IKN/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025,” ucap Adies, dikutip dari tayangan TV Parlemen.
Menurut Adies, surat yang diterima pimpinan DPR berisi tentang permohonan dari Basuki Hadimuljono perihal permohonan konsultasi tentang perubahan rencana induk IKN.
“Hal, permohonan konsultasi perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara,” kata Adies dalam rapat paripurna.
Belakangan, perihal IKN menjadi sorotan karena tempat yang akan dijadikan sebagai ibu kota bagi Indonesia justru marak bisnis prostitusi. Di samping itu, Presiden Prabowo Subianto memilih tidak menggelar peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di IKN seperti halnya Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo di akhir periode jabatannya.
Di samping itu, ada juga usulan dari Wakil Ketua DPR sekaligus Politisi NasDem Saan Mustopa agar IKN dijadikan ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Dengan begitu, kata Saan, polemik tentang status IKN hingga pembangunannya yang mangkrak atau terlantar dapat dihentikan.
“Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau telantar,” ujar Saan.
“Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan lokasi ASN benar-benar matang,” lanjutnya.
