KNews.id- Dalam tahun 2017, pengelola keuangan negara pemerintah pusat, dianggap publik masih juga ambradul. Hal ini dibuktikan dengan adanya uang negara yang masuk ke rekening pribadi di 4 kementerian atau lembaga negara.
Keempat kementerian atau lembaga negara tersebut adalah Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barart, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), serta Pusat Penelitian, Pengembangan Hukum, dan Peradilan Mahkamah Agung.
Diketahui, uang negara yang masuk ke dalam rekening pribadi, yang terjadi di Kementerian Agama adalah sebesar Rp866.721.930. Uang ini sebetulnya diperuntukkan sebagai tunjangan kinerja dan uang makan.
Selanjutnya, pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, seharusnya uang negara yang masuk ke dalam rekening pribadi pegawai sebesar Rp 611.951.050, sebetulnya untuk survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017.
Sedangkan pada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), uang yang masuk ke rekening pribadi adalah sebesar Rp 8.079.387.851 dan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Peradilan Mahkamah Agung, uang negara yang masuk ke rekening pribadi sebesar Rp 60.121.500.
Sehingga, dengan adanya uang negara yang masuk ke dalam rekening pribadi ini, dinilai masyarakat menandakan, ada permainan untuk mencari keuntungan pribadi. Dan, keberanian pegawai menerima uang negara dalam rekening pribadi ini, diduga sebagai suatu tindakan korupsi yang terbuka ke masyarakat. (FT&Tim Investigator KA)
Discussion about this post