KNews.id – Jakarta – Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menolak menjadi saksi bagi tiga terdakwa lainnya dalam kasus korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Awalnya, majelis hakim menanyakan kesediaan Yaqut untuk menjadi saksi bagi tiga terdakwa lainnya, yakni Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Asrul Azis Taba, dan Ismail Adham.
“Mohon izin menjawab Yang Mulia. Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi terhadap ketiga yang lainnya,” kata Yaqut di dalam ruang sidang.
Sementara itu, ketiga terdakwa lainnya tidak keberatan untuk menjadi saksi mahkota atau memberikan kesaksian terhadap sesama terdakwa.
Nantinya ketiga terdakwa akan memberikan kesaksian untuk masing-masing terdakwa, termasuk Yaqut.
“Berarti Bapak tidak berkehendak untuk menjadi saksi. Begitu penuntut umum ya. Dan tim advokat?” tanya hakim. “Izin menambahkan juga, Yang Mulia, memang menjaga fokus beliau terhadap keterangan terdakwa karena kondisi kesehatan juga, Yang Mulia,” kata pengacara Yaqut.
Sekilas dakwaan untuk Yaqut di kasus ini
Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Yaqut menerima uang sebesar 271.500 Dollar US, dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2022-2024.
“Memperkaya terdakwa Yaqut Cholil Qoumas 271.500 Dollar US ,” kata JPU dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).
Selain Yaqut, jaksa menyebut terdapat penerimaan yang memperkaya korporasi. Sebanyak 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) disebut memperoleh Rp 478,17 miliar. Sementara Koperasi Perahu disebut menerima 26.500 Dollar US.
Dalam dakwaan Jaksa, Yaqut disebut melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama periode 2021-2024. Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTURI) dan Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja Makmur.
KPK menyebut kerugian negara dalam perkara tersebut setidak-tidaknya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kuota Haji Indonesia dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 pada Kementerian Agama.
Jaksa menyebut perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.






