Oleh: Tarmidzi Yusuf, Pegiat Dakwah dan Sosial
 KNews.id- PPKM Darurat berencana menutup masjid dan meniadakan shalat Idul Adha secara berjamaah baik dilapangan terbuka maupun di masjid-masjid. Umat Muslim bereaksi atas rencana tersebut. Murni darurat Covid-19 atau ada kepentingan politik tertentu. Umat Muslim patut curiga. Bukan kali ini saja ummat Islam diadu domba oleh kelompok radikal yang bersembunyi dibelakang Pancasila. Sekarang mereka memanfaatkan momentum Covid-19.
Kenapa masjid ditutup dan shalat Idul Adha secara berjamaah di masjid-masjid maupun dilapangan terbuka ditiadakan? Ini menimbulkan sentimen dan provokasi terhadap Umat Muslim.
Soalnya, pemberitaan tentang kedatangan warga negara China komunis melalui bandara dan pelabuhan di tengah pandemi covid-19 masih terus berdatangan. Apakah ada kaitannya dengan operasi intelijen untuk pengkondisian menjelang 2024?
Tidak sedikit yang berkomentar miring tentang kehadiran TKA RRC komunis. Banyak yang menuding bukan TKA atau warga negara biasa dan ada hubungannya dengan BRI (Belt and Road Initiative). BRI seperti dikutip dari wikipedia, adalah strategi pembangunan global yang diadopsi oleh pemerintah Tiongkok yang melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara dan organisasi internasional di Asia, Eropa, Afrika, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika.
Jangan-jangan rencana razia masjid dan peniadaan shalat Idul Adha secara berjamaah menyimpan agenda terselubung. Tidak semata-mata karena alasan Covid-19 yang makin melonjak tajam akhir-akhir ini. Adu domba sesama anak bangsa. Provokasi ummat Islam agar melawan aparat yang notabene beragama Islam juga.
Persis tragedi Tanjung Priok 37 tahun yang lalu. Peristiwa berdarah-darah yang menelan ratusan lebih korban jiwa. Saat itu, Panglima ABRI sekarang TNI, dijabat oleh seorang penganut Katholik radikal yang berambisi ingin jadi Presiden, LB Moerdani. Ketika itu, isu yang dimainkan tentang asas tunggal (Astung) Pancasila.
Mengutip dari tirto.id, pertumpahan darah sesama anak bangsa itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang mulai gencar digaungkan sejak awal 1980-an.
Semua organisasi di bumi Nusantara wajib berasaskan Pancasila, tidak boleh yang lain. Artinya, siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orba maka layak dituduh sebagai anti-Pancasila (Tohir Bawazir, Jalan Tengah Demokrasi, 2015: 161).
Menurut Abdul Qadir Djaelani mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) seperti dilansir dari tirto.id. Dalam eksepsi pembelaannya, Abdul Qadir Djaelani menceritakan awal mula perselisihan warga kontra aparat ketika itu, Sabtu, 8 September 1984, dua Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Koramil datang ke Musala As-Sa’adah di Gang IV Koja, Tanjungpriok.
Mereka memasuki area tempat ibadah tanpa melepas sepatu dengan maksud mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Ummat Islam terprovokasi oleh ulah dua Babinsa tersebut. Sehingga meledaklah tragedi Tanjungpriok.
Umat Muslim dan aparat, baik TNI maupun POLRI harus belajar dari peristiwa 37 tahun silam. Mewaspadai jebakan kelompok kiri radikal dengan mendompleng PPKM Darurat.
Seharusnya, pemerintah fokus pada penanganan covid-19. Bukan malah menjadikan isu covid-19 sebagai kendaraan politik untuk melanggengkan kekuasaan dan menimbulkan sentimen anti kekuasaan karena bersikap tidak adil dan fair, khususnya terhadap Umat Muslim. (AHM/SN)
