KNews – Waskita hingga KRAS, melakukan BUMN Rights Issue. Sebanyak empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD/rights issue). Aksi korporasi tersebut akan mulai dilakukan jelang akhir tahun ini hingga 2022 mendatang.
Empat perusahaan pelat merah tersebut antara lain PT Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN), dan PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS).
Langkah ini diambil perusahaan untuk memperkuat modal perusahaan dan memperbaiki struktur keuangan.
Penguatan permodalan dilakukan BNI untuk memenuhi rasio kecukupan modal (CAR). Sedangkan BTN melakukan upaya itu sebagai bagian untuk memperkuat modal guna meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menyalurkan kredit.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam raker dengan Komisi VI DPR RI, pada Kamis (8/7/2021), mengungkapkan CAR BNI saat ini sedang mengalami tekanan dan berada di kisaran terendah 16%.
“Di mana memang pertumbuhan aset dan pinjaman BNI tidak dorong pembentukan laba atau return earning yang memadai,” kata dia.
Rencananya BNI akan melakukan rights issue senilai Rp 11,7 triliun pada semester I-2022 mendatang. Sedangkan BTN merencanakan bisa menggaet dana Rp 3,3 triliun dari aksi korporasi tersebut.
“Di luar itu program yang kami masukkan di awal 2022 adalah penambahan modal BTN karena kami memang sangat membutuhkan penambahan modal untuk mengoptimalkan kapasitas penyaluran kredit,” kata Haru Koesmahargyo selaku Direktur Utama BTN dalam RDP dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (17/6/2021).
Dia mengungkapkan saat ini kapasitas modal perusahaan masih sangat terbatas. Hingga akhir Maret 2021, capital adequacy ratio (CAR) perusahaan hanya mencapai 17%. Sedangkan dari sisi modal tier 1 pemenuhannya hanya 12%.
Sementara itu, Waskita Karya akan menerbitkan sebanyak 24,56 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp 100 per saham dalam aksi korporasinya ini.
Total dana yang diharapkan dari aksi korporasi ini mencapai Rp 11,9 triliun atau mendekati Rp 12 triliun. Dana dari penambahan modal ini akan digunakan untuk penyelesaian tujuh ruas tol yang diinvestasikan oleh perusahaan.
Tol yang dimaksud antara lain tol Becakayu, Cimanggis-Cibitung, Pejagan Pemalang, dan Kayu Agung-Palembang-Betung. Lalu ruas tol Ciawi-Sukabumi, Pasuruan-Probolinggo dan Krian-Legundi-Bunder-Manyar.
Ketiga perusahaan itu telah mendapatkan restu untuk melakukan aksi korporasinya ini, bahkan sudah mendapatkan alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mempertahankan kepemilikan pemerintah.
Waskita mendapatkan alokasi PMN senilai Rp 7,90 triliun pada tahun anggaran 2021 ini, sedangkan BNI dan BTN mendapatkan anggaran Rp 5,48 triliun dari PMN tahun depan.
“[Cadangan investasi] untuk BNI sebesar Rp 3,5 triliun untuk rights issue tahun depan dan BTN Rp 1,98 triliun dalam rangka mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu.
Perusahaan lainnya yang akan melakukan rights issue adalah Krakatau Steel. Produsen baja ini berencana untuk menggaet dana sebanyak-banyaknya Rp 3 triliun dari aksi korporasi ini.
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan aksi korporasi ini akan dilakukan perusahaan untuk memperbaiki struktur keuangan perusahaan dengan menekan tingkat utang secara bertahap.
“Kalau rights issue ini rencananya di 2022, waktunya masih memperhitungkan antara kuartal atau atau kuartal ketiga. Terus kemudian besarnya US$ 200 juta dolar atau Rp 3 triliun atau Rp 2,8 triliun,” kata Silmy dalam paparan publik secara virtual.
Dia menjelaskan, rights issue ini telah direncanakan selama beberapa waktu sebagai bagian dari langkah perusahaan untuk memperbaiki posisi utang yang telah direkstrukturisasi tahun lalu.
Targetnya, dengan dilakukannya aksi korporasi ini perusahaan akan dapat mengurangi beban utang senilai Rp 2,5 triliun-Rp 3 triliun di akhir tahun ini dan senilai US$ 500 juta atau kisaran Rp 7,10 triliun (asumsi kurs Rp 14.200/US$) di 2022 nanti.
Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai langkah penambahan modal melalui mekanisme bursa ini upaya perusahaan untuk memperkuat modalnya mengingat penambahan modal dari pemerintah saat ini makin sulit.
“Menurut saya kebutuhan adanya injeksi modal ke BUMN menjadi alasan utama. Mengharapkan adanya PMN sudah semakin sulit dari pemerintah,” kata dia kepada CNBC Indonesia.
Sehingga, menurut dia, langkah ini merupakan opsi lainnya yang bisa dilakukan oleh BUMN yang sahamnya tercatat di bursa untuk mendapatkan tambahan modal. (RKZ/cnbc)
