Berkaitan dengan ini, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Pemprov DKI Jakata membatalkan rencana perpanjangan kontrak pengelolaan air di DKI Jakarta antara PAM Jaya dengan kontraktor eksisting yakni PT Aetra, KPK mengindikasikan kerjasama tersebut berpotensi menyebabkan kerugian bagi Pemerintah Daerah.
Namun kemudian Anies Baswedan menerbitkan Pergub No. 7 Tahun 2022 yang kemudian ditindaklanjuti oleh PAM Jaya hingga berkontrak dengan PT Moya Indonesia, yang tak lain diketahui masih satu group usaha dengan kontraktor lama yakni PT Aetra. (Ach/We)
