KNews.id- Presiden Jokowi memberikan kritik atas penerapan PPKM di Jawa dan Bali. Jokowi menyebut PPKM periode 11 sampai 24 Januari itu tidak efektif karena mobilitas masyarakat masih tinggi.
“Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 24 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tak efektif,” kata Jokowi.
“Namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten,” tegas Jokowi.
Rapat dihadiri Seskab Pramono Anung, Menko Maritim dan Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Peristiwa itu terjadi pada Jumat 29 Januari lalu saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Bogor Jawa Barat. Namun Biro Pers dan Media Istana (BPMI) baru merilis videonya Ahad (31/6) sore. Kenapa?
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI, Bey Triadi Machmudin, mengatakan ada beberapa pertimbangan mengapa video itu baru dirilis dua hari setelah ratas.
“Karena kami melihat bahwa masyarakat perlu tahu bahwa dalam penanganan COVID ini. Bapak Presiden memperhatikan betul pelaksanaan di lapangan. Data-data, baik data kesehatan terkait dengan penanganan COVID maupun data tentang ekonomi menjadi perhatian Bapak Presiden,” kata Bey kepada wartawan.
Bey menambahkan, arahan Jokowi dalam ratas pendisiplinan melawan COVID-19 itu sudah sangat tegas. Jokowi ingin penerapan PPKM di lapangan dievaluasi dan diperbaiki.
“Dan arahan Bapak Presiden tegas bahwa implementasi PPKM sangat lemah dan tidak konsisten. Bapak Presiden ingin adanya pelaksanaan di lapangan dengan cara-cara yang yang lebih praktis dan sederhana sehingga masyarakat paham pentingnya 3M,” tutur Bey.
“Jadi atas pertimbangan di atas dan juga setelah kami pelajari, kami baru rilis hari ini,” tutup dia. (AHM)
Sumber: Kumparan
