KNews.id – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat melaporkan informasi dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Raffi Ahmad. Namun, laporan tersebut harus disertai kecukupan dokumen dan fakta pendukung agar dapat ditelaah lebih lanjut oleh KPK.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, hingga saat ini belum ada kegiatan penindakan yang dilakukan KPK berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat terkait Raffi Ahmad.
“KPK membuka peluang untuk masyarakat melaporkan gitu ya, sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana gitu. Jadi silakan, ini masih informasi yang berkembang dari masyarakat tentunya ya, dan belum bisa untuk menyampaikan secara detail,” kata Taufik kepada wartawan, Selasa, 17 November 2026.
Taufik menjelaskan, informasi yang belum masuk ke ranah penindakan tidak serta-merta dapat disampaikan oleh pihaknya. Namun, masyarakat tetap memiliki kesempatan menyampaikan pengaduan melalui unit lain di KPK, termasuk Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).
“Tapi ini tentunya kabar gembira buat masyarakat yang memang peduli dalam hal isu-isu yang terkait dengan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dengan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002.
Temuan tersebut berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari delapan paket tersebut, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.
ICW menyoroti pengadaan tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan.
Sorotan tersebut turut menjadi perhatian lantaran Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja SenI.






