KNews.id- Utang pemerintah yang mencapai hingga Rp6.361 triliun pada akhir Februari 2021 dinilai cukup berisiko dan dapat menghambat upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19. Pasalnya, kenaikan utang tersebut akan terus meningkat seiring pertumbuhan dari sisi belanja pemerintah.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, mengingatkan, pemerintah harus mewaspadai dampak dari utang tersebut, karena berisiko terjadinya capital reversal di surat utang pemerintah.
Fenomena ini, dipicu oleh kenaikan imbal hasil imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury), sehingga lebih menarik bagi investor asing.
“Kalau spread atau selisih yield SBN dan treasury makin menyempit bisa jadi pemerintah bakal sulit cari pembiayaan baru ke depannya,” ujar Bhima.
Bhima menambahkan, dampak utang yang diterbitkan di dalam negeri juga akan menimbulkan crowding out effect yakni perebutan dana likuiditas di pasar antara perbankan atau perusahaan swasta misalnya dengan pemerintah.
“Efeknya nanti bank akan lebih banyak parkir di surat utang ketimbang menyalurkan pinjaman. Deposan juga akan keluarkan dana di perbankan untuk masuk beli SBN,” imbuh Bhima.
“Tentu ini situasi yang menghambat pemulihan ekonomi,” tutur Bhima.
Apabila dikalkulasikan rata-rata utang pemerintah setiap bulannya, menurut Bhima, maka terus bertambah sekitar Rp 273 triliun. Angka ini, kata dia, cukup beresiko bagi keberlangsungan negara di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.
“Rp 273 triliun penambahan per bulan. Ini cukup berisiko,” tandasnya. (Ade/bcra)
