Dengan besaran itu, Didik memperkirakan, beban utang itu akan sangat berat ditanggung oleh APBN pemerintahan presiden yang akan datang. Sebab, Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi pada 2024 dengan menyelenggarakan pemilihan umum.
“Ini saya banyak berteriak soal ini, tidak terlalu diperhatikan tapi tidak apa, nanti implikasinya ke APBN ke depan dan habis untuk membayar utang dan utangnya cukup banyak,” ucap Didik.
- Advertisement -
Menurut Didik, kondisi peningkatan utang pemerintah pusat ini tidak terlepas dari buruknya perencanaan penganggaran pada masa Covid-19. Terutama setelah terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona.
