“ULN pemerintah berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah, termasuk kelanjutan upaya akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” katanya.
Pemerintah juga terus berkomitmen agar ULN dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, yang antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,4% dari total ULN Pemerintah, jasa pendidikan 16,5%, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,5%, konstruksi 14,2%, serta jasa keuangan dan asuransi 11,4%.
Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN Pemerintah. Sementara itu, ULN swasta juga melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada triwulan IV-2022 tercatat sebesar US$201,2 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,8% yoy, melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,0% yoy.
“Perkembangan ini didorong oleh pembayaran neto utang dagang, surat utang, dan pinjaman sejalan dengan pola kuartalan pembayaran ULN.Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) mengalami kontraksi sebesar 1,5% yoy, lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,3% (yoy),” pungkas Erwin.
 melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV-2022 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir){kind=link}