KNews.id – Jakarta – Sejumlah warga DKI Jakarta mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur perseorangan di Pilgub Jakarta 2024.
Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka protes karena tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala daerah perseorangan.
Pasangan Dharma-Kun sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan bisa mendaftar di Pilgub Jakarta 2024 lewat jalur independen.
Berikut sejumlah hal dari peristiwa dugaan pencatutan tersebut
Kesaksian warga
Sejumlah warga mengetahui pencatutan itu setelah mengecek website info pemilu. Mereka kaget lantaran identitas mereka dinyatakan mendukung Dharma-Kun. “Gua cek link pengecekan NIK, masukin NIK, ada nama gua di sana,” kata seorang warga, Wishnu saat dihubungi, Jumat (16/8).
Wishnu mengaku tidak mendukung pasangan Dharma-Kun. Ia juga mengaku tidak pernah ada komunikasi dengan pihak Dharma-Kun. Warga lainnya berinisial H, protes lantaran sistem untuk melaporkan pencatutan harus melampirkan swafoto dengan KTP.
“Minta swafoto pakai KTP. Enggak jadi lapor karena takut malah jadi buat pinjol. Lah udah dicolong datanya, berpotensi dipinjolkan nanti,” ujar H.
Anak Anies tercatut
Anak dari mantan Gubernur Anies Baswedan turut tercatut mendukung Dharma-Kun. Hal serupa juga turut dialami oleh adik dan tim yang bekerja bersama Anies. “Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen,” kata Anies melalui akun twitter resminya, Jumat (16/8).
Sementara, Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan setelah dicek, data anaknya Anies memang masuk dalam data dukungan Dharma-Kun. Namun berdasar verifikasi faktual, statusnya tidak memenuhi syarat.
“Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Jadi status data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS,” ujar Dody di Jakarta Pusat, Jumat (16/8).
Warga lapor polisi
Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aulia Postiera bakal melaporkan dugaan pencatutan identitas untuk syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma-Kun.
Aulia mengaku baru tahu identitasnya dicatut pada Jumat (16/8) pagi. Ia mengaku tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan Dharma-Kun. “Iya (lapor polisi). Saat ini saya sedang koordinasi dengan PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia),” kata Aulia saat dihubungi, Jumat.
PBHI juga membuka posko bagi warga yang ingin melaporkan pencatutan. Sementara itu, seorang warga bernama Samson resmi melaporkan pencatutan itu ke ke Polda Metro Jaya.
Laporan dilayangkan ke Polda Metro Jaya dan diterima dengan nomor LP/B/4830/VII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA, tanggal 16 Agustus 2024. Dalam laporan itu, terlapor tertulis dalam lidik (penyelidikan).
Penjelasan KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta buka suara soal dugaan pencatutan identitas untuk syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma-Kun di jalur perseorangan Pilgub Jakarta. Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan data yang ada website di Info Pemilu KPU tercampur antara yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
Menurutnya, di website itu ada data yang hanya lolos verifikasi administrasi, namun tertulis mendukung Dharma-Kun. Ada juga data yang memang lolos tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Data yang lolos ini menurutnya benar-benar mendukung Dharma-Kun.
“Data itu ada yang lolos tahap verifikasi administasi, lolos faktual, berarti benar-benar mendukung. Ada yang lolos administrasi tapi gak lolos faktual, berarti dia tidak mendukung sebenernya. Tapi administrasinya lolos. Nah itu tercampur di dalam info pemilu tersebut,” kata Dody di Jakarta Pusat, Jumat.
Dody mencontohkan data anak dari eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diduga tercatut. Setelah dicek, ia mengatakan data anaknya Anies memang masuk dalam data dukungan Dharma-Kun. Namun tidak lolos verifikasi faktual.
“Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Jadi status data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS,” ujar Dody.
Sumber data dari paslon
Terkait dengan banyaknya masyarakat yang mengaku tidak mendukung pasangan Dharma-Kun, Dody meminta sumber data atau KTP ditanyakan langsung kepada pasangan tersebut. Dody menyebut KPU adalah end user. KPU, kata dia, kemudian melakukan verifikasi administrasi hingga verikasi faktual.
“Jadi KPU ini end user, soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan. Itu di luar dari kewenangan atau jangkauan kami,” katanya.
“Kami hanya melakukan vermin dan verfak. Administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami nyatakan memenuhi syarat dalam vermin. Kami verfak, dicocokkan KTP-nya, dicocokkan mendukung atau tidak mendukung,” imbuh dia.
Tunggu rekomendasi Bawaslu
Dody mengatakan kini tahapan verifikasi faktual telah selesai. Dengan adanya dugaan pencatutan identitas ini, KPU menunggu rekomendasi dari Bawaslu. Dody menyebut masyarakat bisa melapor soal pencatutan di kanal-kanal yang disediakan.
“Kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta terkait situasi seperti ini. Apa rekomendasi dari Bawaslu, karena dari sisi kami, proses baik penyerahan dukungan, vermin pertama, perbaikan kedua, verfak kesatu, verfak kedua, sudah kami lakukan,” ujarnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta meminta warga untuk melapor soal dugaan pencatutan identitas itu.
“Andaikata ada masyarakat merasa dicatut namanya padahal tidak memberikan dukungan. Silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta,” kata Koordinator Divisi Penangganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo saat dihubungi.
