Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, sumber anggaran operasional OJK bukan hanya bersumber dari APBN, namun juga dari iuran industri yang diawasi oleh OJK.
Dengan demikian, kata Sri Mulyani akan memberikan kepastian kepada OJK mengingat ke depan fungsi pengaturan dan pengawasan OJK akan ditambah.
“Di sini nanti disebutkan mereka menggunakan APBN, tapi iuran dari industri akan masuk sebagai PNBP yang kemudian diberlakukan budget dari OJK,” jelas Sri Mulyani.
“Ekspansi organisasi harus bisa didanai dan ditopang dengan anggaran dan pendanaan yang matang,” kata Sri Mulyani lagi.
Pungutan yang dimaksud Sri Mulyani, yaitu pungutan yang berasal dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pungutan akan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
