KNews.id – Krisdayanti adalah anggota Komisi IX DPR. Lingkup tugasnya yaitu bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Ada yang mau tahu berapa pendapatannya dari DPR?. Istri Raul Lemos ini mengungkapkan berapa besarnya gaji pokok serta tunjangan yang didapatkannya sebagai anggota DPR.
“Banyak potongan hahaha.. Setiap tanggal 1, Rp16 juta (gaji pokok). Tanggal 5 Rp59 juta (tunjangan) kalau tidak salah,” ungkap Krisdayanti saat berbincang di akun Youtube Akbar Faizal.
Dalam kesempatan itu, KD yang anggota Fraksi PDIP itu, diminta untuk merinci uang diluar gaji yang didapatkannya dari pekerjaannya sebagai anggota DPR. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya juga mendapatkan dana aspirasi sebesar Rp450 juta, dimana ia juga bertanggung jawab untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.
“Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita. Namanya juga uang negara. Dana aspirasi kita itu Rp450 juta, itu lima kali dalam setahun,” jelasnya.
Kita juga harus menyerap aspirasi di 20 titik, itu kehadiran kita. Mohon maaf kepada senior saya ini saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau tidak menyampaikan nilai-nilai kemasyarakatan,” sambungnya.
Lebih lanjut, ibu empat anak ini juga mengaku mendapatkan dana kunjungan Dapil sebesar Rp140 juta. Bahkan ia juga mengatakan bahwa dana sebanyak itu akan digunakan untuk penyaluran sembako dan lainnya untuk masyarakat.
“Dana kunjungan Dapil sekarang ini kita Rp140 juta, delapan kali dalam setahun,” tuturnya.
“Itu sudah sangat simpel. Yang namanya sembako dan lainnya emang ibaratnya harus dikucurkan seperti air sebagai bentuk kehadiran kami (anggota DPR) sangat dibutuhkan,” tandasnya.
KD Ditanggapi teman sesama fraksi PDIP
Anggota DPR RI dari PDIP Hendrawan Supratikno turut merespons pernyataan rekan sefraksinya, Krisdayanti, perihal gaji, tunjangan dan dana yang didapat anggota DPR. Hendrawan mengaku setiap bulan mengantongi tidak lebih dari Rp 25 juta.
“Pendapatan anggota Dewan terdiri dari gaji, tunjangan-tunjangan dan dana-dana yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan anggota, seperti kunjungan dapil, kunjungan kerja, reses, sosialisasi, serap aspirasi dan lain-lain,” kata Hendrawan kepada wartawan.
Menurut Hendrawan, total gaji dan tunjangan anggota DPR per bulan sekitar Rp 60 juta. Belum lagi, setiap anggota DPR dari PDIP per bulannya harus membayar iuran untuk fraksi.
“Total gaji dan tunjangan sekitar Rp 60 juta per bulan. Dari penerimaan ini dipotong dana untuk fraksi. Setiap fraksi punya kebijakan yang berbeda,” ujar anggota komisi keuangan DPR ini.
Khusus PDIP, pemasukan yang diterima tidak hanya dari anggota DPR. Hendrawan sendiri mengaku per bulannya memberikan iuran ke Fraksi PDIP mencapai puluhan juta rupiah.
“Fraksi menerima masukan dari DPD-DPD provinsi. Saya tiap bulan (kantongi) Rp 22 juta,” ungkapnya.
Sementara dana-dana yang lain, seperti dana reses hingga aspirasi, dicairkan sesuai dengan kegiatan yang akan dikerjakan. Menurut Hendrawan, pengajuan dana-dana itu kepada Setjen DPR dan harus melampirkan jadwal dan tempat kegiatan. Jika tidak, dananya tak akan cair.
“Di DPR, pendapatan dan penerimaan bisa dicek kepada Sekjen. Besarannya tergantung dapil dan biaya satuan jarak dari Jakarta. Yang tidak jelas itu pengeluarannya,” imbuhnya. (okezone/detik/fey)
