Menurutnya, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi rights issue yang dilakukan perseroan. Pertama, kebutuhan Perumahan Nasional masih sangat tinggi.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, backlog atau kepemilikan rumah pada tahun 2021 adalah sebesar 12,7 juta rumah tangga.
“Perseroan memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelesaian backlog kepemilikan rumah melalui pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” katanya.
Kedua, dalam rangka mempercepat penyelesaian backlog perumahan tersebut, perseroan menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit sampai dengan tahun 2025. Selain menyediakan akses pembiayaan perumahan, perseroan juga akan bekerja sama dengan pengembang untuk mengembangkan hunian yang terjangkau bagi generasi milenial.
