KNews.id – Jakarta, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono buka suara terkait kabar anggaran infrastruktur dikurangi atau ditahan untuk program quick win Presiden Prabowo Subianto. Program yang menjadi prioritas di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Thomas mengatakan anggaran infrastruktur yang dikurangi tidak berarti pembangunan infrastruktur dinomorduakan. Hanya saja, dalam pelaksanaannya pemerintah akan mendorong lebih banyak bekerja sama dengan sektor swasta sehingga mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma caranya bagaimana, bukan caranya, cuma strateginya adalah bahwa itu akan ke private sector ada yang namanya PPP, KPBU, pola-pola seperti itu yang mau digiatkan,” kata Thomas dalam acara ‘Semangat Awal Tahun 2025’ di Menara Global, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Thomas yang juga merupakan keponakan Prabowo menyebut APBN mau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya jangka panjang dan tidak bersifat komersial seperti yang tertuang dalam program quick win. Terdiri dari program MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah dan peningkatan lumbung pangan nasional.
“Semua hal-hal penting program-program prioritas tahun ini itu sebenarnya adalah tugas pemerintah. Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial, bukan bisa, (tetapi) harus,” tegasnya.
Menurut Thomas, program-program yang ada dalam quick win merupakan tugas pemerintah dan tidak bisa mengandalkan pihak swasta sehingga harus diutamakan untuk pelaksanaannya menggunakan APBN.
“Quick win ini semua non commercial items. Siapa yang peran di situ? pemerintah. Kita jangan mengharapkan swasta di sini, itu tugas pemerintah,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan semua anggaran infrastruktur pemerintah saat ini ditahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal itu berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Semua dana infrastruktur kan sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan, sesuai arahan Pak Presiden,” kata Dody kepada wartawan di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Dody menyebut penahanan anggaran itu menunggu sampai antar kementerian/lembaga duduk bersama merencanakan pembangunan.
“Sampai kita kemudian antar kementerian ini duduk sama-sama di kepalai dengan Kepala Bappenas. Kalau tanpa Kepala Bappenas ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, yang merencana kan beliau. Setelah bulat, utuh, mau kemana, arahnya kemana,” tutur Dody.
