KNews.id-Asmuadji masih ingat betul pembiayaan kepemilikan rumah pertama kali diberikan pada sembilan orang karyawan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah. Dialah yang mempelopori skema pembiayaan tersebut saat masih menjadi Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) periode 1988-1994.
Transaksi kredit kepemilikan rumah (KPR) perdana di Indonesia itu terjadi pada 10 Desember 1976. Itu sebabnya pertanggalan tersebut diperingati sebagai hari KPR, kata Asmuadji mengisahkan, dalam Economic & Properti Outlook 2023 yang digelar BTN.
Sejak saat itu, BTN memiliki posisi sebagai satu-satunya bank di Indonesia yang fokus pada pembiayaan perumahan sejalan dengan penugasan pemerintah. Kini perjalanan KPR BTN telah berumur 46 tahun. Berbagai terobosan telah dihadirkan bank pelat merah ini dalam menyediakan solusi atas tantangan penyediaan rumah di Indonesia.
Tugas mulia dari pemerintah telah membawa BTN harus mampu menjawab persoalan dalam penyediaan rumah, termasuk menjawab masalah backlog perumahan yang angkanya mencapai 13,5 juta pada 2015. Pemerintah telah mencanangkan program sejuta rumah yang ditujukan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengatasi masalah itu dengan melibatkan BTN
Mengusung visi menjadi the Best Mortgage Bank in Southeast Asia Tahun 2025, BTN terus mengembangkan skema pembiayaan perumahan untuk menekan angka backlog tahun demi tahun. Pada tahun 2021, bank ini resmi menjalin kerjasama dengan BP Tapera untuk memberikan akses kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk memiliki hunian yang layak.
Namun, inovasi yang dilakukan BTN tak berhenti pada MBR berpenghasilan tetap saja. Sejak tahun 2022, bank yang kini dinahkodai Haru Koesmahagyo ini telah melakukan terobosan dalam membantu masyarakat berpenghasilan tidak tetap bisa segera punya rumah sendiri.
Untuk menyasar segmen informal, BTN menggunakan skema bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT). Bank BUMN ini telah bekerjasama dengan Gojek dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPI) untuk penyediaan fasilitas KPR di segmen ini.
“Kami memperluas kerjasama dengan sektor informasi. Kami telah meneken kerjasama dengan IKAPPI yang jumlah anggotanya mencapai 12 juta orang yang tersebar di 12.000 pasar seluruh Indonesia,” ungkap Haru.
BTN berkomitmen untuk fokus membantu segmen informal karena jumlahnya sangat besar sementara banyak diantaranya belum mengakses layanan keuangan. Untuk pembiayaan rumah khususnya rumah subsidi sekitar 93% dinikmati oleh pekerja formal, sedangkan sektor informal baru 7%. Oleh karena itu, berbagai skema layanan terus dikaji bank ini agar layanan kredit bisa dinikmati pekerja informal.
Dengan KPR skema BP2BT, pekerja informal hanya perlu menabung dulu di Bank BTN selama tiga bulan. Setelah memenuhi syarat maka mereka bisa mengajukan permohonan KPR BP2BT.
Ketua Umum DPP IKAPPI Abdullah Mansuri menyebut bahwa sebagian besar dari 12.000 anggota asosiasi ini belum memiliki rumah sendiri. Oleh karenanya, IKAPPI melakukan kerjasama dengan BTN dan Kementerian PUPR melakukan sosialisasi kepada pedagang terkait dengan program KPR BP2BT.
Sementara berdasarkan hasil koordinasi BTN dengan Gojek, terdapat sekitar 200.000 mitra Gojek yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kredit. Dari jumlah tersebut Bank BTN menargetkan sekitar 30% yang dapat dibiayai oleh KPR BP2BT.
Haru mengatakan inovasi skema-skema pembiayaan perumahaan dilakukan BTN sejalan dengan mandat yang diberikan pemerintah untuk fokus pada pembiayaan KPR. Tak hanya itu,
Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 28 juga mengamatkan bahwa semua orang berhak lahir, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak mendapatan layanan kesehatan.
“Dalam amanat institusi ada hak masyarakat Indonesia mendapatkan rumah yang layak. Sehingga penyediaan perumahan terjangkau dan sehat tentu menjadi tugas kita semua.” ujar Haru.
