KNews.id- Berdasarkan Laporan Keuangan (LK) BNP2TK1 tahun 2018, realisasi Belanja Barang dinyatakan sebesar Rp246.607.285.192 dari anggaran sebesar Rp267.680.181.000. Realisasi Belanja Barang tersebut antara lain digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas dengan anggaran sebesar Rp87.223.125.575 dan realisasi sebesar Rp74.620.859.430.
Namun, pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pegawai pada satker pusat BNP2TKI, tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp21.118.230.
Berdasarkan data yang dihimpun Tim Investigator KA, atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Deputi Penempatan dan Sekretariat Utama BNP2TK1, menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp21.118.230.
Deputi Penempatann, biaya perjalanan dinas melebihi atau tidak sesuai dengan tarif SBM tahun anggaran 2018 sebesar Rp5.139.600. Realisasi perjalanan dinas tidak sesuai bukti pertanggungjawaban sebesar Rp5.742.630, dan terdapat biaya perjalanan dinas rangkap pada waktu yang sama sebesar Rp1.310.000.
Lebuh lanjut, tidak melakukan perjalanan dinas sebesar Rp4.526.000, biaya perjalanan dinas melebihi jumlah hari dalam surat tugas sebesar Rp720.000, dan pegawai Izin tidak masuk kerja melaksanakan perjalanan dinas sebesar Rp750.000. Sedangkan untuk Sekratariat Utama, pegawai mendapat tugas namun tidak melakukan perjalanan dinas sebesar Rp2.930.000.
Redaksi KeuanganNews.id telah mencoba menghubungi pihak BNP2TKI, namun hingga berita ini ditulis tidak terdapat tanggapan dari mereka.(FT&Tim Investigator KA)
Discussion about this post