KNews.id- Pasca-Dijatuhkannya berbagai saksi berat akibat invasinya ke Ukraina, Vladimir Putin dikabarkan berbicara dengan sejumlah pejabat tinggi militer Rusia termasuk Menteri Pertahanan Sergei Shoigu.
Vladimir Putin memberi perintah terhadap pasukannya untuk menaikan kesiagaan serangan nuklir. Peringatan kesiagaan itu telah diaktikan pada level tertinggi atau special alert. Perintah putin tersebut menyebabkan ketegangan serta kekhawatiran bahwa perintahnya mengarah kepada penggunaan senjata nuklir.
Pada Ahad, 27 Februari 2022, perintah ini dikeluarkan setelah Vladimir Putin yang merasa bahwa NATO melakukan tindakan serta pernyataan yang dianggap terlalu agresif sehingga menyebabkan jatuhnya sanksi keuangan yang berat kepada Rusia.
Latihan Berskala Besar
Seperti yang diucapkan oleh koresponden Aljazeera, bahwa latihan nuklir terakhir dilakukan oleh Rusia pada 19 Februari lalu. Di mana saat itu Rusia meluncurkan rudal Iskandar-K Rusia selama latihan militer di tempat pelatihan mereka.
Latihan yang diklaim sebagai latihan berskala besar itu dilakukan di seluruh Rusia dengan tujuan menguji kesiapan program nuklir negara tersebut. Sekutu Rusia, Presiden Belarus diketahui juga turut mengawasi latihan militer tersebut.
“Tampaknya ini adalah salah satu langkah Presiden Putin untuk menunjukan bahwa dia masih sangat kuat,” ucap Dorsa Jabbari seperti dikutip Hops.ID dari laman Aljazeera, 28 Februari.
Menanggapi pengumuman Putin tersebut, Amerika menuding perintah tersebut adalah ancaman untuk melakukan agresi lebih lanjut.
“Perintah ini merupakan pola yang kami lihat dari Presiden Putin dalam konflik yang terjadi saat ini. Di mana dia membuat ancaman untuk membenarkan agresi lebih lanjut,” kata Sekretaris Pers Gedung putih Jen Psaki.
Pendapat lain ditambahkan oleh Miro Popkhadeze, seorang analis di Institute Kebijakan Luar Negeri. Ia mengatakan pada Aljazeera bahwa pengumuman Putin dimaksudkan agar dianggap sebagai ancaman oleh Eropa. Tujuan finalnya adalah untuk memecah belah Uni Eropa sehingga melemahkan dukungan blok tersebut pada Ukraina, tapi menurut Popkhadze hal ini tidak akan berhasil. (AHM/hop)
