Tekanan Ekonomi Menurunkan Approval Rating Pemerintah ke 37 Persen, Dedi Mulyadi Unggul dalam Peta Kepemimpinan 2029

KNews.id – Jakarta – Tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengalami penurunan signifikan. Hasil Survei Nasional terbaru yang dirilis oleh unit riset Tempo Data Science mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah berada di angka 37 persen pada Agustus 2026.

“Angka ini menunjukkan penurunan tajam dibandingkan periode Desember 2025 yang sempat mencapai 75 persen serta Maret 2026 yang berada di tingkat 58 persen,” ujar General Manager Tempo Data Science Khairul Anam dalam acara peluncuran hasil survei di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.

Penurunan Tren Approval Rating Pemerintah Memasuki Tahun Ketiga

Memasuki tahun ketiga masa jabatannya pada Oktober 2026 mendatang, evaluasi publik terhadap kinerja Kabinet Prabowo-Gibran mencatatkan tren penurunan tajam secara konsisten. Hasil survei mengonfirmasi bahwa approval rating berada di angka 37 persen pada Agustus 2026 (gabungan 34 persen puas dan 3 persen sangat puas), sementara mayoritas publik (62 persen) menyatakan tidak puas (50 persen kurang puas dan 12 persen tidak puas sama sekali).

Tren Evaluasi Kepuasan Berkala (Desember 2025 – Agustus 2026):

• Desember 2025: Kepuasan Pasangan Prabowo-Gibran mencapai 75 persen (Prabowo: 78 persen, Gibran: 57 persen).
• Maret 2026: Turun menjadi 58 persen (Prabowo: 61 persen, Gibran: 50 persen).
• Agustus 2026 (Saat Ini): Meleset ke 37 persen (Prabowo: 40 persen, Gibran: 33 persen).

Penurunan ini tergolong sangat cepat dengan depresiasi sebesar -38 persen hanya dalam jangka waktu 8 bulan. Secara keseluruhan, skor rata-rata penilaian kinerja pemerintahan berada di angka 5,7 dari 10 (skor kepuasan Prabowo: 5,8/10; Gibran: 5,3/10).

Sebaran Ketidakpuasan Berdasarkan Demografi & Wilayah:

• Berdasarkan Wilayah: Ketidakpuasan tertinggi dicatat oleh masyarakat di Provinsi Banten (76 persen), diikuti oleh DKI Jakarta (73 persen), Jawa Tengah & DIY (68 persen), Sumatera (66 persen), dan Jawa Barat (66 persen).
• Berdasarkan Kelompok Usia: Ketidakpuasan paling tajam bersumber dari kelompok usia produktif 26–30 tahun (74 persen), disusul kelompok usia 21–25 tahun (67 persen), dan 20 tahun ke bawah (66 persen).

Metodologi Riset & Profil Sampel

Survei dilaksanakan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 melibatkan 1.260 responden yang tersebar proporsional di 38 provinsi di Indonesia menggunakan metode Multistage Random Sampling (margin of error ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen).

Tekanan Ekonomi Harian Jadi Pemicu Utama Ketidakpuasan

Penurunan kepuasan publik secara masif terutama didorong oleh persepsi negatif masyarakat terhadap situasi ekonomi harian. Mayoritas publik (68 persen) menilai kondisi ekonomi nasional saat ini berada dalam kategori buruk/lebih buruk. “Dua persoalan utama yang paling menekan kehidupan harian masyarakat adalah mahalnya harga kebutuhan pokok dan terbatasnya lapangan kerja,” ujar Khairul Anam.

Data survei menunjukkan:

• Harga Kebutuhan Pokok: 77 persen masyarakat menilai harga kebutuhan pokok lebih mahal, dan 16 persen menyatakan tetap mahal (total 93 persen).
• Lapangan Kerja: 57 persen masyarakat menilai mencari pekerjaan lebih sulit, dan 30 persen menyatakan tetap sulit (total 87 persen).

Kondisi tersebut tecermin langsung pada penilaian kinerja sektor pemerintah. Sektor dengan evaluasi terendah dari publik meliputi pengendalian harga kebutuhan pokok (81 persen menilai buruk/kurang baik), penciptaan lapangan kerja (79 persen menilai buruk/kurang baik), dan pengurangan kemiskinan (72 persen menilai buruk/kurang baik). Sebaliknya, pemerintah memperoleh apresiasi positif pada sektor pelayanan dasar, seperti ketersediaan listrik (74 persen baik, 4 persen sangat baik) dan kualitas pelayanan administrasi publik (71 persen baik, 8 persen sangat baik).

Evaluasi Program Prioritas: Sorotan Tajam MBG dan Keberhasilan Bansos

Peta Politik 2029: Dominasi Dedi Mulyadi dan Pemilih Cair

Anjloknya kepuasan terhadap kinerja pemerintah berdampak langsung pada dinamika elektoral kepemimpinan nasional. Jika pemilihan presiden dilakukan hari ini (pertanyaan tertutup dengan nama), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) memimpin dalam tingkat elektabilitas:

• Dedi Mulyadi (KDM): 42 persen
• Prabowo Subianto: 15 persen
• Anies Baswedan: 10 persen
• Gibran Rakabuming Raka: 6 persen
• Sherly Tjoanda: 4 persen
• Ganjar Pranowo: 4 persen
• Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): 3 persen
• Mahfud MD: 2 persen

Keunggulan Dedi Mulyadi selaras dengan kriteria utama masyarakat dalam memilih presiden, yakni “Kedekatan dengan rakyat” (25 persen). Sebanyak 78 persen responden mengasosiasikan KDM secara kuat sebagai sosok yang dekat dan mau mendengar rakyat. Sementara itu, Prabowo Subianto lebih banyak dipersepsikan publik pada atribut “Ketegasan” (60 persen).

Peta elektoral menuju 2029 masih sangat cair (fluid) karena 48 persen masyarakat menyatakan mungkin atau sangat mungkin mengubah pilihan politiknya sebelum hari pemilu. Selain itu, keputusan memilih didominasi oleh penentuan mandiri (74 persen responden mengambil keputusan sendiri).

Pada peta kekuatan partai politik jika pemilu digelar hari ini, Partai Gerindra memimpin tipis dengan 20 persen, disusul PDIP (16 persen), Golkar (10 persen), PKB (8 persen), NasDem (5 persen), dan Demokrat (5 persen). Namun, 24 persen responden masih merahasiakan atau belum menentukan pilihan partainya.

Politik Dinasti & Dominasi Saluran Informasi Digital

Terkait isu keterlibatan keluarga pejabat dalam pemilu, mayoritas publik memandangnya secara fleksibel:

• Wajar, selama punya kemampuan: 47 persen
• Wajar, karena hak politik: 18 persen
• Kurang wajar (keuntungan keluarga): 16 persen
• Tidak wajar (politik dinasti): 13 persen

Dalam perihal saluran informasi publik, penilaian terhadap kinerja pemerintah paling banyak dibentuk oleh Media Sosial (30 persen) dan Televisi (28 persen), diikuti lingkungan keluarga/teman (23 persen). Rilis resmi pemerintah hanya menjadi rujukan utama bagi 2 persen responden. Untuk intensitas akses harian, WhatsApp memimpin dengan 70 persen, disusul TikTok (35 persen), Facebook (28 persen), dan Televisi (26 persen).

(RD/NRS)