KNews.id- Anggota Komisi I DPR-RI, Tb Hasanuddin, meminta KSAL Laksamana TNI Yudo Margono bertanggung jawab atas peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402. Dia juga meminta penyebab tenggelamnya kapal itu segera dicari tahu.
“Kasal Laksamana TNI Yudo Margono harus bertanggung jawab atas tragedi ini!” tegas Tb Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (27/4).
Tb Hasanuddin-pun menjelaskan, tanggung jawab ini diatur oleh Peraturan Presiden No.66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI Pasal 1, ketentuan umum. Pada Butir 8 tentang Pembinaan Kekuatan TNI adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeliharaan dan pengembangan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan tugas pokok yang merupakan tanggung jawab Kepala Staf Angkatan dan dipertanggungjawabkan kepada Panglima.
Menurut Tb Hasanuddin, KRI Nanggala 402 tergolong kapal selam tua. Menurutnya, batas waktu operasi kapal selam itu bertahan sampai 25 tahun.
“Dilihat dari usianya, KRI Nanggala-402 buatan tahun 1978 tergolong cukup tua. Mengingat sebuah kapal selam biasanya hanya bertahan 25 tahun,” kata purnawirawan Jenderal bintang dua TNI AD itu.
Mantan Sekretaris Militer itu dalam keterangannya mengutip data dari salah satu sumber yang menyebut KRI Nanggala-402 telah melewatkan batas waktu pemeliharaan hingga tiga tahun. Dalam data itu disebut kapal selam seharusnya melakukan pemeliharaan setiap enam tahun untuk dinyatakan laik, terlebih dengan usia yang tua.
“Dikutip dari hankookilbo.com, pada 2012, perusahaan kapal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Co., Ltd. melakukan pemeliharaan terakhir untuk KRI Nanggala-402. Butuh waktu dua tahun untuk pemeliharaan dan peningkatan seluruh senjatanya. Berdasarkan jadwal, kapal selam seharusnya melakukan pemeliharaan setiap enam tahun untuk dinyatakan layak, terlebih dengan usia yang tua,” tulis Tb Hasanuddin.
Dia juga meminta penyebab KRI Nanggala 402 tenggelam ditelusuri. TB Hasanuddin mendesak agar Panglima TNI dan Kemhan RI segera melakukan investigasi.
“Ini harus ditelusuri, apakah memang benar sejak di-retrofit tahun 2012 hingga saat ini KRI Nanggala 402 tak kunjung mendapatkan perawatan. Kalau memang benar ini sangat keterlaluan,” ucapnya.
“Lakukan investigasi keseluruhan termasuk soal anggaran dan teknis di lapangan,” pungkas Tb Hasanuddin. (AHM/bcra)
