KNews.id – Jakarta, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, kepala daerah yang APBD di wilayahnya memiliki kemampuan lebih bakal menyumbangkan anggarannya untuk mendukung program makan bergizi gratis.
Bagi daerah yang tidak mampu, kata Dadan, pemerintah pusat tidak memaksakan mereka untuk ikut menyumbang. “Pada intinya kami sudah sampaikan kemarin untuk makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat, nanti pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan,” ujar Dadan di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).
“Mereka juga sudah ada yang menyiapkan. Contohnya, Jawa Timur sudah menyiapkan Rp 700 miliar. Bojonegoro sudah menyiapkan Rp 99 miliar. Tapi kami arahkan bukan untuk makan bergizinya, tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok,” sambungnya.
Dadan mengatakan, daerah memiliki tiga peran dalam makan bergizi gratis.
- Pertama, menyiapkan infrastruktur.
- Kedua, meningkatkan atau membina petani, peternak, nelayan agar rantai pasok lokal bisa terpenuhi.
- Ketiga, bersama-sama Badan Gizi untuk melakukan pendampingan, terutama penyaluran untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Dadan kembali menekankan bahwa anggaran untuk makan bergizi gratis tidak diwajibkan kepada masing-masing daerah. Dia mengungkit Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan biaya untuk makan bergizi gratis sebenarnya sudah cukup.
“Enggak. Tidak ada kewajiban. Kalau yang tidak mampu, enggak usah. Karena ini program pusat, dan Pak Presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup,” imbuhnya.
