KNews.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap kesalahan belanja yang sering dilakukan kementerian/lembaga (k/l) sehingga memberi beban kepada pemerintah daerah (pemda) dan membuat belanja tidak efisien. Kesalahan ini disampaikannya berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut BPK, sambungnya, kementerian/lembaga sering kali meminta anggaran belanja barang untuk membangun infrastruktur. Anggaran pun akhirnya disetujui oleh Kementerian Keuangan dan diberikan ke kementerian/lembaga kemudian diteruskan dengan membangun infrastruktur tersebut.
“Berdasarkan temuan BPK, banyak kementerian/lembaga meminta anggaran yang dipakai untuk menghasilkan barang yang nanti barangnya diserahkan masyarakat atau pemda,” ungkap Ani, sapaan akrabnya saat rapat bersama Komisi XI DPR.
Sayangnya, ketika barang atau proyek infrastruktur itu diserahkan, pemda belum tentu mau menerimanya. Sebab, pemerintah daerah kerap merasa proyek infrastruktur itu merupakan kewajiban pemerintah pusat.
Selain itu, apabila barang atau proyek diterima, pemda merasa punya kewajiban untuk memelihara. Padahal, pemda merasa tidak meminta barang/proyek itu dari awal.
“Ini sering muncul. Kementerian membangun suatu infrastruktur, saat sudah jadi mau diserahkan kepada pemdanya, pemdanya bilang saya tidak butuh infrastruktur itu. Itu kan program pusat,” terangnya.
Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada efektivitas anggaran yang digunakan. Begitu pula pada dampak pembangunan proyek infrastruktur terhadap perekonomian.
Menurut BPK, katanya, masalah ini sering terjadi karena koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Seharusnya, sinergi terbangun agar penggunaan anggaran lebih efisien, efektif, serta tepat sasaran bagi masyarakat dan daerah.
“Ini entah dalam hal ini tidak terlalu sinkron dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemda, sehingga ini merupakan suatu hal yang sangat perlu dipertimbangkan untuk belanja,” katanya.
Untuk itu, Ani menekankan perlu ada reformasi penyusunan anggaran yang lebih baik ke depan. Terlebih, kebutuhan belanja pemerintah kerap meningkat dari waktu ke waktu untuk program prioritas.
Misalnya, saat ini pemerintah tengah memfokuskan penggunaan anggaran untuk penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19. Begitu pula untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Di sisi lain, bendahara negara mengatakan reformasi penyusunan anggaran belanja akan dilakukan secara tahun jamak (multiyears)untuk belanja modal. Hal ini juga terkait besarnya kebutuhan anggaran corona.
Pemerintah memutuskan untuk mengalihkan banyak anggaran untuk corona tetapi pada saat yang sama pemerintah juga ingin agar proyek pembangunan prioritas tetap berjalan.
“Agar proyek-proyek seperti jalan irigasi, jaringan, itu tidak mandat atau jadi mangkrak kita minta kepada k/l melakukan dalam bentuk di multiyears. Yang tadinya proyek bisa selesai dalam waktu 10 bulan atau 12 bulan, kami minta di-streach menjadi 18 atau 24 bulan,” tuturnya.
Berbagai pertimbangan reformasi ini akan dilakukan dalam penyusunan RAPBN 2021. Sebab, jajaran kementerian/lembaga tetap perlu mencapai target program prioritas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi nanti masuk di tahun 2021, kami juga akan minta supaya review mengenai penggunaan gedung dan bangunan menjadi lebih efisien lagi,” tekannya.
Sebagai informasi, pemerintah mengasumsikan pagu belanja pegawai akan berkisar Rp267,9 triliun sampai Rp269,3 triliun di RAPBN 2020. Kemudian, belanja barang kurang lebih Rp172,7 triliun sampai Rp188 triliun dan belanja modal sekitar Rp175,7 triliun sampai Rp187,7 triliun. (FHD)
