KNews.id – Jakarta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan, Sistem Informasi Kredit Perumahan (SIKP) sebagai aplikasi pendukung proses pengajuan rumah subsidi siap beroperasi mulai 15 Oktober 2025.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan, indikator keberhasilan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak hanya diukur dari besarnya penyaluran dana, tetapi dari kemampuan pelaku UMKM untuk naik kelas menjadi pengusaha yang lebih besar dan mandiri.
“Program KUR ini bukan hanya soal pinjaman, tetapi tentang transformasi ekonomi rakyat. Kita ingin UMKM berkembang supaya jangan terus jadi UMKM. Keberhasilan negara adalah ketika penerima bansos berkurang dan pelaku usaha kecil naik kelas,” ujarnya, Sabtu (11/10/2025).
Menurut dia, pemerintah berkomitmen untuk membangun ekosistem yang saling terhubung antara sektor perumahan dan UMKM. Melalui Kredit Program Perumahan (KPP), para pelaku usaha kecil tidak hanya mendapatkan akses pembiayaan rumah, tetapi juga peluang memperkuat usaha mereka.
“Kredit perumahan ini tidak berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat agar UMKM bisa tumbuh dalam ekosistem perumahan yang produktif,” imbuhnya.
Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menambahkan, pelaksanaan KPP akan didukung oleh Sistem Informasi Kredit Perumahan (SIKP) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Sistem ini akan menjadi tulang punggung dalam pengelolaan data, verifikasi, dan penyaluran kredit secara transparan dan efisien.
“Sistem ini akan go live pada Senin depan. Kami targetkan seluruh bank pelaksana sudah siap beroperasi penuh sebelum peluncuran nasional bersama Presiden di Surabaya pada 15 Oktober 2025,” ujar Sri Haryati.
Minta Bank Bebaskan Rakyat dari Rentenir
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga sempat menegaskan pentingnya peran perbankan nasional dalam membantu rakyat kecil agar terbebas dari jeratan rentenir. Pria yang akrab disapa Ara ini menekankan agar bank mampu memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan murah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
“Sekitar dua setengah sampai tiga bulan lalu, Bapak Presiden menyampaikan dalam deklarasi Koperasi Merah Putih bahwa kita harus bantu rakyat, ibu-ibu, petani, nelayan, buruh, dan UMKM agar lepas dari rentenir,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Bank Himbara Jadi Pelopor KUR Perumahan
“Maka, bank harus hadir dengan solusi yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah bagi rakyat. Itu semangat yang sama dengan KUR Perumahan,” dia menekankan.
Ara mendorong bank Himbara menjadi pelopor penyaluran KUR Perumahan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga mengajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang hadir untuk turut memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan yang berpihak pada rakyat.
“Tolong sosialisasikan secara masif KUR Perumahan dan Program Rumah Subsidi. Negara ini punya banker dan pengawas hebat. Harusnya kita bisa membuat sistem yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat bagi rakyat,” pintanya.
