“Gus Dur lebih jelas minta maaf, bukan hanya menyampaikan pengakuan. Itu dilakukan hampir 23 tahun lalu, selain itu era Gus Dur juga telah melahirkan UU no 26 tahun 2000 yang lebih jelas Tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia. Nah Jokowi mestinya jalankan Pengadilan Pelanggaran HAM berat itu, bukan sekedar menyampaikan pengakuan lalu memberi santunan, tanpa diputuskan di pengadilan siapa aktor sesungguhnya. Padahal aktor-aktor pelanggaran HAM berat itu ada di lingkaran istana saat ini,” tegas Ubedilah Badrun.
Selain Ubedilah Badrun hadir tokoh oposisi Senior Sri Edhi Swasono, Bachtiar Chamsah, Brigjend TNI (Purn) Hidayat Purnomo, dan Mantan Panglima TNI Jendral TNI (Purn) Gatot Nurmantyo. Terlihat hadir juga Adhi M Massardi, M.Said Didu, Refly Harun, Anton Permana, dll.
Menurut Gatot Nurmantyo penanganan dan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat sebenarnya telah berlangsung bahkam hak-hak anak keturunan tokoh PKI telah dipulihkan, mereka boleh jadi TNI, ASN, bahkan Anggota DPR dll.
“Sebenarnya hak-hak keturunan tokoh PKI sudah dipulihkan sejak lama diantaranya sejak tahun 2004 ketika ada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2004 yang membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang melarang orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30S/PKI untuk jadi Caleg. Kini setelah putusan MK itu kerurunan PKI sudah ada kok yang jadi anggota DPR. Yang jadi masalah adalah Pengakuan Presiden ini dampaknya luar biasa bagi Indonesia di mata Internasional karena sebagai negara yang banyak melakukan pelanggaran HAM berat yang tidak diselesaikan melalui pengadilan pelanggaran HAM berat. Dunia internasional bisa saja menolak TNI dilibatkan dalam pasukan perdamain PBB karena pelanggar HAM berat,” tegas Gatot Nurmantyo dalam paparanya saat menjawab pertanyaan moderator Hersubeno Arief.
 dinilai banyak menimbulkan masalah serius di Indonesia. Termasuk diantaranya){kind=link}