KNews.id- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) belum sepenuhnya tertib dalam penatausahaan persediaan dan Barang Milik Negara (BMN). Misalnya saja dalam laporan keuangan pada tahun 2016, BNP2TKI menyajikan aset tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp 133,4 miliar dan tahun 2015 sebesar Rp 138,2 miliar, didasarkan dengan jenis aset.
Namun, dalam penatausahaan BMN di lingkungan BNP2TKI ternyata bermasalah. Ada BMN hasil pengadaan tahun 2016 senilai Rp2.272.266.969 belum dilabeli nomor inventaris barang. BMN yang belum dilabeli nomor inventaris barang tersebut antara lain ditemukan di Satker Sekretariat Utama, Deputi Bidang Penempatan, Deputi Kerjasama Luar Negeri, dan Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Semarang.
Kemudian, penatausahaan persediaan dinilai buruk karena belum tertib juga. BNP2TKI menyajikan persediaan pada neraca per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 52,4 miliar dan 53,2 miliar.
Namun, pengelolaan terhadap persediaan ditemukan masalah seperti ini :
- Belum terdapat SOP persediaan untuk barang-barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga.
- Tidak terdapat pengendalian input memastikan rincian barang persediaan yang sama dicatat dalam satu nama barang persediaan yang sama pada aplikasi persediaan.
- Pengelolaan buruk lainnya berupa pengamanan fisik persediaan pada Deputi Penempatan tidak memadai.
Buruknya penatausahaan BMN dan persediaan di BNP2TKI memperlihatkan ketidakseriusan BNP2TKI dalam mengelola BMN dan persediaan. Padahal resikonya bisa saja kehilangan atau kerusakan barang persediaan dan BMN, karena tidak dikelola dengan baik.
“Ingat, itu BMN dan persediaan dibeli dengan uang rakyat, tepatnya dari pajak,” kata masyarakata.(FT&Tim Investigator KA)
Discussion about this post