KNews.id – Jakarta – Pemerhati sosial dan ekonomi dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Nurmadi H. Sumarta, menyatakan keraguan publik terhadap keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merupakan sesuatu yang masuk akal dan berakar pada akumulasi ketidakpercayaan terhadap narasi dan kebijakan Jokowi selama dua periode menjabat.
“Persoalan ijazah ini bukan hanya soal dokumen, tetapi simbol dari krisis kepercayaan publik. Banyak orang merasa janji dan kenyataan dari Jokowi kerap bertolak belakang, seperti pepatah: sein kiri tapi belok ke kanan,” ujar Nurmadi Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, polemik seputar legalitas ijazah Jokowi bukan hanya soal benar atau salah secara administratif, tetapi juga soal kejujuran kepemimpinan yang menjadi catatan sejarah penting bangsa.
Ia menyoroti bahwa keputusan Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum yang menyetop penyelidikan atas dasar tidak cukup bukti tidak serta merta bisa dianggap sebagai titik akhir dari perkara ini.
“Banyak kasus besar di negeri ini yang berhenti bukan karena jelas, tetapi karena tidak ada keberanian menuntaskan. Dalam kasus ijazah Jokowi, sikap tertutup justru memelihara kecurigaan. Kalau memang asli, kenapa tidak transparan saja sejak awal?” tambahnya.
Nurmadi juga menyentil narasi pembelaan dari sejumlah pendukung Jokowi yang menyebut polemik ijazah tidak relevan karena masa jabatan sang mantan presiden telah usai.
“Logika seperti itu mengabaikan pentingnya rekam jejak moral pemimpin. Jokowi itu simbol negara selama 10 tahun. Bila ada yang tidak tuntas, rakyat berhak tahu. Ini bukan soal menjatuhkan, tapi soal warisan integritas,” tegasnya.
Ia mengibaratkan inkonsistensi Jokowi dalam banyak hal sebagai “king of lip service”, yang membuat kepercayaan masyarakat terus menggerus, bukan hanya terhadap dirinya, tapi juga terhadap lembaga negara yang semestinya objektif menindaklanjuti laporan publik.
“Kalau masyarakat terus dibiarkan bertanya-tanya, dan negara diam saja, maka jangan salahkan publik bila memilih tidak percaya. Rasa percaya itu bukan diwariskan, tapi dibangun dengan transparansi dan kejujuran,” pungkas Nurmadi.
