KNews.id – Jakarta – Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi berbagai kecemasan yang muncul terkait dibentuknya Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden RI, Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025.
Kebijakan yang bertujuan memperkuat investasi nasional tersebut, menurut SBY, harus dilihat secara positif, meski banyak pihak meragukan implementasinya.
“Yang saya tangkap, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kalau Danantara ini tidak memberikan manfaat, dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia,” ujar SBY dalam akun twitternya, dikutip Senin (3/3/2025).
SBY menilai, kekhawatiran utama yang muncul antara lain adalah soal tata kelola (governance), transparansi, akuntabilitas lembaga investasi tersebut, serta potensi konflik kepentingan dan keterlibatan politik yang tidak semestinya.
Namun, SBY berpendapat bahwa niat dan tujuan yang diusung oleh Presiden Prabowo dalam pembentukan Danantara sebenarnya sangat mulia.
“Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat (strong economy),” katanya.
Kecemasan yang ada, menurut SBY, seharusnya tidak dilihat sebagai penolakan, melainkan sebagai bentuk perhatian dan keinginan agar kebijakan ini berhasil.
“Artinya, mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya. Terhadap suara rakyat seperti itu justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi,” jelasnya.
Untuk memastikan Danantara dapat berhasil, SBY menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance, dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
“Kuncinya, Danantara harus benar-benar memiliki ‘good governance’, ‘expertise’ (kecakapan) para pengelola Danantara, ‘economic & business judgement’ yang tepat dan pruden, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres yang positif dari waktu ke waktu,” tuturnya.
Lebih lanjut, SBY juga menekankan bahwa pengelolaan Danantara harus bebas dari konflik kepentingan dan keterlibatan politik yang berpotensi merusak integritas kebijakan tersebut. “Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan, ‘politics free’ dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dengan pendekatan yang tepat dan profesionalisme dalam pengelolaan, SBY yakin Danantara akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Ke depan, pengelolaan Danantara akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk merespons kritik dan memastikan bahwa lembaga ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian nasional.
