KNews.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berani memeriksa Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir dalam dugaan berbisnis PCR di tengah pandemi Covid-19.
“Sampai mencret, KPK tak akan berani memeriksa Luhut dan Erick dalam dugaan bisnis PCR,” kata pengamat seniman politik Mustari atau biasa disebut Si Bangsat Kalem (SBK) kepada suaranasional.com, Rabu (3/11).
Menurut SBK, saat ini, KPK menjadi bagian penguasa dan tidak independen terlebih lagi Ketuanya Firli Bahuri.
“Sangat pesimis KPK berani membongkar bisnis PCR yang diduga melibatkan Luhut dan Erick Thohir,” jelasnya.
Kata SBK, Luhut merupakan orang kepercayaan Jokowi.
“Erick Thohir menpunyai saham besar dalam kemenangan Jokowi di Pilpres 2019,” ungkap SBK.
SBK mengatakan, kasus bisnis PCR menunjukkan kekuatan oligarki di sekitar Jokowi.
“Oligarki di Istana makin kaya,” paparnya.
Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Melalui akun facebooknya, Edy menyebut sejumlah nama yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, isu tersebut sangat tendensius. Arya pun memaparkan sejumlah data-data tes PCR di Indonesia.
“Isu bahwa Pak Erick bermain (bisnis) tes PCR itu isunya sangat tendensius,” ujar Arya kepada Wartawan, Selasa (2/11).
Arya juga menjelaskan, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Dimana, Adaro hanya memiliki saham sebesar 6 persen. Di lain sisi, yayasan tersebut merupakan yayasan kemanusiaan.
Kemudian, Erick Thohir sejak diamanahkan menjadi Menteri BUMN, tidak lagi aktif untuk mengurusi bisnis dalam yayasan tersebut. Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali.
“Jadi bayangkan, GSI itu hanya 2,5 persen melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan kemanusiaan Adaronya hanya 6 persen. Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR,” tegas dia.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, membantah Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). (Ade/SN)
 tidak berani memeriksa Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir dalam dugaan berbisnis PCR){kind=link}