“Pemerintah AS harus menghormati prinsip ekonomi pasar dan persaingan yang adil, berhenti menekan perusahaan dan menyediakan lingkungan yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan asing di AS,” lanjutnya.
“Betapa tidak yakinnya negara adidaya top dunia seperti AS untuk takut pada aplikasi favorit anak muda seperti itu,” tambahnya.
Pejabat Barat semakin khawatir dengan aplikasi berbagi video populer – yang dimiliki oleh perusahaan China ByteDance – dalam beberapa bulan terakhir.
TikTok menghadapi tuduhan mengambil data pengguna dan menyerahkannya kepada pemerintah RRC, dengan beberapa badan intelijen khawatir informasi sensitif dapat terungkap saat aplikasi diunduh ke perangkat pemerintah.
Perusahaan bersikeras itu beroperasi tidak berbeda dengan perusahaan media sosial lainnya dan mengatakan tidak akan pernah mematuhi perintah untuk mentransfer data.
