KNews.id- Dalam wawancara dengan Karni Ilyas Club, tokoh nasional Rizal Ramli mengaku heran dengan adanya anggota DPR yang mengajaknya debat terbuka soal dana haji. Ironisnya, nama Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto yang mengajukan debat justru pernah diperiksa KPK soal kasus bansos.
“Ada yang ajakin debat dengan saya anggota DPR, saya sendiri aneh, harusnya kan DPR debatnya sama pemerintah, bukan dengan masyarakat,” tegas Rizal.
Pada kesempatan ini, Karni Ilyas mempertanyakan dosl nasib dana haji kepada Rizal Ramli.
“Dana haji itu 120 triliunan lebih, dimana 90 triliun sudah diinvestiaksan dalam jangka panjang dalam produk syariah dan sukuk, jadi..istilahnya SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Dan itu masuknya kemana, ke APBN?,” tanya Rizal.
Hal ini ia ungkapkan bukan tanpa bukti, pasalnya memang, baik Jokowi maupun Ma’ruf Amin pernah menjelaskan penggunaan dana haji untuk infrastruktur.
Mantan Anggota penasihat tim panel ekonomi PBB Ini juga mempertanyakan apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Sebelumnya Anggito Abimanyu, yang menyebut bahwa dana haji aman.
“Mohon maaf, saudara Anggito dia pernah jadi staf saya katakan aman, ya…aman secara normatif, secara faktual aman gak, kemana ditaro investaikan uang itu, sebagain dipakai sukuk pemerintah buntutnya kan infrastruktur, jadi proyek jangka panjang.
“Sementara kebutuhan haji jangka pendek dan mengah katakan aman apa, apbn aja gak aman, apa buktinya gak aman untuk bayar utang mesti bayar bunga. Kemudian yang kedua hampir semua proyek infrastruktur merugi karena prencanaan yang asal,” kata Rizal.
Bagaimana Melihat Aman atau tidaknya Dana Haji Indonesia?
Rizal Ramli mengatakan, setiap pembangunan yang saat ini dilakukan hanya karena keinginan presiden. “Return-nya seperti apa, inikan banyak proyek infrstruktur yang merugi, lihat saja di Palembang, Kertajati dan banyak lagi yang lain. Dan sedihnya, ini duitnya sudah habis.
“Kemudian, diinvestasikan produk syariah, siapa yang keluarkan produk syariah ini, ya… kebanyakan BUMN Karya di bidang infrastruktur, misalnya saja PP yang menerbutkan sukuk. Dan ini yang membuat saya bingung, yang begini aja masih bantah-bantah, kita ada semua dokumennya, kebanyakan BUMN merugi dan untungnya kecil, karena rasio utang dibanding modal dari semua BUMN di bidang infrastruktur di atas empat kali, kalau swasta udah bangkrut.
Jadi… bicara sama siapa, soal dana haji, yang saya katakan adalah aman secara faktual, bukan secara normatif,” tegas Rizal lagi.
Rizal Ramli juga membahas mengenai sejumlah bank syariah yang bermasalah. “Misalnya Bung Karni… Bank Muamalat, tapi ironisnya… wakil presiden kita ini jadi ketua dewan pengawas di beberapa bank syariah ini, mohon maaf pak Ma’ruf.
“Kalau kita buka-bukaan bagaimana, jangan becanda sama Rizal Ramli, track record kita sudah lama, dan datanya semua kita ada, ini jelas gak aman kok,” tegas mantan Menko Maritim ini.
Selain itu, Rizal Ramli juga mencontohkan terhadap apa yang terjadi pada Asabri dan Jiwasraya. “Bahasa sederhananya, kalau pengusaha itu minjem di bank, bunganya 15 persen dan pasti ada jaminan, tapi kalau minjem ke perusahaan asuransi bunganya bisa diatur asal nyogok direksi … nah… makanya waktu diaudit sampai gak bisa bayar , kolaps, dan baru dilakukan investigasi, baru deh ketauan pat gulipat yang sangat luar biasa,” tambahnya.
Rizal Ramli Menyarankan Audit Dana Haji Agar Terbuka Lebar Masalahnya
Menurut Rizal Ramli, yang paling tepat saat ini adalah melakukan audit dana haji. “Sekarang dan haji walaupun syariah, bagi hasil tapi bunga rata-ratanya 7 persen, itu sangat murah dibanding minjem di bank yang 14-15 pesen, pada semangat buat dapetin dana haji, pada semangat , makanya sekarang kalau mau bahas aman atau gak kita audit dan sediakan pansus baru kita buka semua.
“Saya lihat dana casnya yang totalnya hampir 120 triliun, dana tunainya 18 miliar, yang lainnya dalam bentuk deposite gak ketauan 1 tahun karena ini sumber murah, pasti bank minta 1 tahun. Nah, sekarang kebutuhan haji kalau normal kita kirim haji misal saja 120 ribu orang dikali 70 juta itu diperkirakan 15 triliun, dan kalau kita mau kirim haji, kan tiga bulan sebelumya kita sudah bayar down paymen, sudah lengkap harusnya dua bulan lalu kita sudah beresin ini semua,
“Tapi, apa yang saya katakan kalau ada kirim haji minimal udah bayar down paymen dulu, tapi ini kan belum. Kemudian yang kedua, memang saya dengar Saudi Arabia saya ada standar vaksin yang digunakan, mengapa kita tidak menggunakan vaksin yang seharusnya pihak sana perbolehkan orang luar masuk, Kita bisa lihat Malaysia, mereka nisa tambah kuota, mereka jega gerak cepat menggunakan vaksin yang disebut pihak Arab Saudi.
“Tak hanya itu, seharusnya kita lobi untuk dapat kuota, kalau perlu presiden atau menteri datang kesana dicarikan solusinya, jadi gak tiba-tiba mutusin kita gak naik haji. Saya sedih aja, ada masyarakat wasap saya minta tolong, kan harusnya ke DPR dong, tapi ini DPR dah mirip PNS.
Rizal Ramli juga menjelaskan, adanya invetasi di Arab Saudi ke Indonesia dengan negara lain, dimana ternyata Indonesia tidak mendapatkan sebesar yang diharapkan pemerintah.
“Jadi…maksud saya, investasi lewat sukuk lewat produk syariah ke BUMN, investasikan ke lembaga keuangan syariah yang bermasalah ketiga jenis infrastrutur ini rata rata ga aman, karna kebanyakan planning-nya ngasal, kenapa? karena wishlist (keinginan-red) nya Jokowi saja, dan duitnya juga gak jelas.
Pandangan Rizal Ramli Mengenai Sikap Arab Saudi terhadap Indonesia
Rizal Ramli kemudian menguraikan analisanya, mengapa Indonesia mendapatkan tak sesuai harapan atas invetasi dari Arab Saudi dari Malaysia. Hal ini menurutnya berdasarakan kepercayaan.
“Memang hubungan kita dengan Arab Saudi kurang bagus, yang saya dengar ya, silahkan Bung Karni mungkin bisa tanya pad ayang lain. KIng Saudi invest berapa ke Indonesia, dan investnya ke Malaysia. Padahal, presiden kita sudah susah payah sempat mayungin King Saudi.
“Ini apa masalahnya, karena acuntabilitas Malaysia lebih bagus, mereka yakin gak bakal ilang duitnya. Sementara disini, gak ada jaminan, makanya yang sering saya katakan oemerintah suka terbalik, makanya investor itu inginnya negara yang memiliki akuntabilitas yang bagus, dan ironisnya pemerintah justru melemahkan KPK,” tegasnya. (AHM/bcra)
