KNews.id – Jakarta – Pengamat Politik Rocky Gerung menilai perintah Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi APBN menjadi momentum reshuffle menteri dalam Kabinet Merah Putih. Rocky melihat masyarakat kini berpikir kritis agar penghematan anggaran juga berdampak pada perampingan kabinet.
Pasalnya, Rocky mengungkapkan Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo Subianto cukup besar. Ia mengungkit adanya tujuh posisi Menteri Koordinator dan bertambahnya jumlah menteri yang menyebabkan membengkaknya birokrasi.
“Itu  artinya tidak efisien juga jadi tuntutan penghematan juga harus diperlihatkan oleh Presiden Prabowo. Mumpung ada kesempatan untuk reshuffle ya pangkas saja juga separuh kalau anggaran dipangkas 50 persen yang mengakibatkan geliat ekonomi di daerah itu tidak tumbuh ya pangkas saja sekalian,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (30/1/2025).
Menurut Rocky, pemangkasan kabunet itu lebih masuk akal dan diterima di masyarakat terkait aspek keadilan.
“Publik akan melihat oke kami bayar pajak tapi kami tidak dapat limpahan proyek dari pemerintah dalam bentuk aktivitas daerah kalau ada seminar, ada perjalanan dinas  tapi kami mengerti itu karena presiden juga sekaligus memangkas kabinetnya,” ujarnya.
“Penghematan itu juga sekaligus adalah penghormatan terhadap efisiensi itu Jadi kalau kabinetnya bengkak itu artinya tubuh kabinet itu mengalami obesitas obesitas itu konsumsi karbohidratnya tinggi sekali jadi kelihatannya gampang jadi publik juga sangat kritis,” sambung Rocky Gerung.
Rocky menuturkan pemangkasan menteri Kabinet Merah Putih juga dapat menghemat pengeluaran gaji. Selain itu, Presiden Prabowo juga dapat langsung mengevaluasi menteri yang kinerjanya tidak efektif.
“Menteri-menteri yang tidak bermutu ya mungkin memang 70 persen tidak bermutu karena kapasitas untuk membayangkan Indonesia ke depan itu enggak pernah kita dengar dari menteri-menteri ini kan,” ujar Rocky Gerung.
“Perampingan artinya ada reshuffle artinya ada yang diberhentikan kira-kira itu yang diinginkan publik kita hanya membaca bagaimana persepsi publik terhadap borosnya kabinet hari ini,” tambahnya.
Rocky mengingatkan publik kini mampu mengekspresikan ketidaksukaan pada hak istimewa para pejabat yang dipertontonkan ke masyarkaat.
Ia mencontohkan pejabat dan menteri yang menggunakan pengawalan kini menjadi sorotan publik.
“Sekelompok orang masih petentang-petenteng dengan mobil-mobil mewah dan beberapa menteri yang sebetumnya enggak ada fungsinya tapi terus memanfaatkan fasilitas negara untuk masuk ke Jalan busway atau hal-hal yang menjengkelkan. Padahal kita tahu menteri itu sebetulnya enggak ada gunanya di situ kan, demikian juga beberapa influencer yang berupaya untuk menopang kekuasaan tapi tidak peka terhadap penderitaan rakyat kecil,” jelasnya.
Keputusan Sri Mulyani
Diberitakan Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan memangkas anggaran belanja alat tulis kantor (ATK) hingga 90 persen. Pemangkasan ini menjadi yang terbesar dibandingkan pos belanja lain di kementerian dan lembaga (K/L).
Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Total pemangkasan anggaran belanja K/L pada 2025 mencapai Rp 256,1 triliun. Pemangkasan ini bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran hingga Rp 306,69 triliun.
Anggaran belanja ATK di kementerian dan lembaga ternyata mencapai Rp 44,4 triliun. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pernah menyoroti besarnya angka ini.
“Ada pembelian ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp 44,4 triliun, hanya belanja ATK,” ujar Dasco dalam acara KSPSI dan Sabang-Merauke Circle di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Besarnya anggaran ini membuat pemerintah menjadikannya sebagai salah satu fokus efisiensi. Dasco menyebut pemerintah memulai efisiensi dari hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian.
“Bagaimana hal-hal kecil yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam melakukan efisiensi terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga,” kata Dasco.
Selain belanja ATK, pemangkasan besar lainnya dilakukan pada anggaran percetakan dan souvenir sebesar 75,9 persen, serta belanja sewa gedung, kendaraan, dan peralatan sebesar 73,3 persen.
Berikut rincian pemangkasan anggaran K/L yang ditetapkan Sri Mulyani:
 – ATK dipangkas 90 persen
– Percetakan dan souvenir dipangkas 75,9 persen
– Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan dipangkas 73,3 persen
– Belanja lainnya dipangkas 59,1 persen
 – Kegiatan seremonial dipangkas 56,9 persen
– Perjalanan dinas dipangkas 53,9 persen
 – Kajian dan analisis dipangkas 51,5 persen
 – Rapat, seminar, dan sejenisnya dipangkas 45 persen
 – Jasa konsultan dipangkas 45,7 persen
 – Honor output kegiatan dan jasa profesi dipangkas 40 persen
 – Infrastruktur dipangkas 34,3 persen
– Peralatan dan mesin dipangkas 28 persen
 – Diklat dan bimtek dipangkas 29 persen
– Lisensi aplikasi dipangkas 21,6 persen
 – Bantuan pemerintah dipangkas 16,7 persen
 – Pemeliharaan dan perawatan dipangkas 10,2 persen.