KNews.id- Sejumlah ekonom mengatakan rencana pemerintah membentuk skema urun dana (crowdfunding) dari masyarakat untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), mengindikasikan adanya “problematika” dan “kesalahan kalkulasi” dalam menyusun skema pembiayaan megaproyek ini di tengah “sepinya” minat investor.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan sumber pendanaan yang belum sesuai harapan membuat pemerintah mau tidak mau mencari berbagai sumber lainnya.
Implikasi lebih jauhnya, kata dia, megaproyek IKN terancam mundur dari tenggat, bahkan mangkrak.
“Akhirnya salah satu caranya lewat model crowdfunding. Tentu saja investasinya dari masyarakat, yang punya uang pribadi, dikelola, diinvestasikan ke proyek-proyek di IKN,” kata Tauhid.
Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah menyatakan bahwa porsi pembangunan IKN yang menggunakan APBN hanya akan berkisar 20% dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp466 triliun.
Oleh sebab itu, Jokowi juga meminta Otorita Ibu Kota Negara “fleksibel dan lincah mendapatkan skema pendanaan dari berbagai skema yang ada”.
Tetapi di saat yang sama, belum ada satu pun kesepakatan atau komitmen dengan investor asing. Bahkan Softbank, sebagai investor yang diklaim pemerintah menjanjikan investasi Rp1.000 triliun, menyatakan mundur sebelum ada komitmen di atas kertas.
Pendapat senada juga disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira.
“Ide ini tiba-tiba muncul di tengah hengkangnya Softbank, mendadak minta crowdfunding ini kan cukup panik ya, khawatir proyek IKN tertunda. Kalau andalkan dari APBN, kondisi fiskalnya tidak mendukung karena masih dalam tekanan akibat pemulihan ekonomi,” kata Bhima kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/3).
Namun, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Sidik Pramono menegaskan bahwa skema urun dana muncul “bukan karena calon investor menyatakan tidak tertarik lagi di program pembangunan IKN”.
Menurut dia, pemerintah membidik berbagai sumber pendanaan karena telah berkomitmen untuk “tidak membebani APBN”. (AHM/bbc)
 dari masyarakat untuk pembangunan Ibu Kota Negara){kind=link}