KNews.id – Jakarta – Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk mendukung program pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat Indonesia. Program tersebut menyasar sekitar 200 juta penduduk, terutama warga negara Indonesia yang telah memasuki usia 17 tahun, dengan saldo awal sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening. Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Pemerintah menyebut pembukaan rekening massal ini menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan sekaligus menyiapkan infrastruktur penyaluran berbagai program pemerintah melalui rekening perbankan. Airlangga memastikan sumber pendanaan program tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar Rp11 triliun,” ujar Airlangga.
Namun, pemerintah belum menetapkan secara final apakah seluruh kebutuhan anggaran tersebut akan dibebankan pada APBN 2026 atau sebagian masuk dalam APBN 2027. Selain itu, pelaksanaannya tidak akan langsung dilakukan terhadap seluruh target masyarakat secara bersamaan. Airlangga mengatakan pengalokasian anggaran akan dilakukan secara bertahap. Besaran anggaran setiap tahap masih akan dibahas pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Program ini menjadi perhatian karena jumlah masyarakat yang ditargetkan sangat besar. Pemerintah memperkirakan sekitar 200 juta WNI berusia 17 tahun ke atas dapat menjadi sasaran pembukaan rekening. Dalam skema yang tengah disiapkan, masyarakat tidak perlu datang secara massal ke kantor cabang bank untuk membuka rekening. Pemerintah berencana memanfaatkan data kependudukan sebagai basis proses pembukaan rekening.
Airlangga mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menggunakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Otomatis dapat. Nanti kita kerja sama dengan Dukcapil mengenai data-data NIK,” kata Airlangga. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah ingin proses pembukaan rekening dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi.
Data kependudukan akan menjadi salah satu basis untuk menentukan masyarakat yang mendapatkan rekening. Meski demikian, detail mengenai proses verifikasi, aktivasi rekening, metode pemberitahuan kepada masyarakat, hingga tata cara penggunaan rekening masih belum diumumkan secara rinci. BRI dan BSI Disiapkan Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggandeng sejumlah perbankan. Dua bank yang disebut secara langsung adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI.
Airlangga mengatakan rekening tersebut nantinya akan dikonsolidasikan melalui BRI dan BSI sehingga dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah. “Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI,” ujar Airlangga. Pemerintah juga masih memikirkan persoalan masyarakat yang telah mempunyai lebih dari satu rekening.
Airlangga menyebut warga yang memiliki multiple account akan tetap menjadi bagian dari pembahasan teknis. “Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat,” katanya. Artinya, pemerintah belum menetapkan secara final bagaimana rekening baru akan diperlakukan apabila seseorang sebelumnya sudah mempunyai rekening di bank yang bersangkutan maupun bank lainnya.
Saldo Rp50 Ribu Bisa Ditarik Salah satu informasi yang menarik perhatian adalah adanya dana awal sebesar Rp50.000 pada setiap rekening. Airlangga memastikan dana tersebut bukan sekadar angka yang mengendap di rekening. Masyarakat nantinya dapat menarik saldo awal tersebut. “Bisa, bisa ditarik,” ujar Airlangga. Jika menggunakan asumsi 200 juta penerima dan saldo awal Rp50.000, nilai dana yang secara matematis dibutuhkan mencapai Rp10 triliun.
Namun, pemerintah menyebut kebutuhan anggaran secara keseluruhan diperkirakan sekitar Rp11 triliun. Perbedaan antara nilai saldo awal dengan estimasi total anggaran tersebut menjadi salah satu alasan mengapa angka Rp11 triliun masih disebut sebagai perkiraan, bukan pagu final program. Pemerintah juga belum menjelaskan secara detail komponen biaya lainnya dalam program tersebut. Bukan Sekadar Membuka Rekening Program pembukaan rekening massal ini tidak hanya diarahkan untuk membuat masyarakat mempunyai rekening bank.
Pemerintah melihat rekening tersebut sebagai infrastruktur untuk mendukung berbagai program pemerintah di masa mendatang. Salah satu yang tengah dikaitkan dengan program ini adalah rencana penyaluran bantuan sosial secara lebih langsung melalui rekening masyarakat. Sejumlah laporan menyebut pemerintah tengah mempersiapkan skema agar penyaluran bansos tunai dapat dilakukan melalui transfer rekening mulai 2027.
Dengan rekening yang sudah tersedia, pemerintah diharapkan tidak perlu melakukan proses pembukaan rekening baru ketika program bantuan tertentu mulai dijalankan. Langkah tersebut juga sejalan dengan agenda perluasan inklusi keuangan. Bank Indonesia sendiri menempatkan peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan sebagai salah satu bagian dari kebijakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Meskipun rencana dan kebutuhan anggaran sudah disampaikan, program ini belum langsung berjalan secara nasional. Airlangga menegaskan pemerintah masih harus membahas mekanisme teknis bersama BI dan OJK. Setelah pembahasan tersebut selesai, pemerintah akan menyiapkan regulasi yang diperlukan. Regulasi tersebut kemudian akan dibawa ke Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) sebelum pemerintah menyusun tahapan pelaksanaan program.
“Kita siapkan. Mungkin nanti sesudah dirapatkan teknis, kita siapkan regulasinya masuk dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif, kemudian baru sesudah itu kita buatkan timeline-nya,” ujar Airlangga. Dengan demikian, masyarakat belum perlu melakukan pendaftaran atau datang ke bank untuk memperoleh rekening tersebut. Pemerintah masih menyiapkan mekanisme resmi, termasuk pendataan berbasis NIK dan pembagian rekening melalui bank yang ditunjuk.
Airlangga berharap seluruh persiapan dapat dilakukan dalam waktu dekat sehingga implementasi awal program bisa dimulai sebelum akhir 2026. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus untuk sekitar 200 juta masyarakat.
Program ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut pemberian saldo Rp50.000, tetapi juga menjadi bagian dari rencana pemerintah membangun sistem rekening masyarakat yang dapat digunakan untuk berbagai program negara. Jika terealisasi, pembukaan rekening secara massal tersebut akan menjadi salah satu program dengan cakupan penerima terbesar karena menyasar sekitar 200 juta penduduk Indonesia.
