spot_img
Senin, Juni 24, 2024
spot_img

Refly Harun : KPU Bisa Abaikan Putusan MA, Karena Putusan MA Se-olah Memberi Karpet Merah Untuk Anak Bungsu Presiden Jokowi

KNews.id – Jakarta – Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materiil Partai Garuda perihal aturan batas minimal usia calon kepala daerah. Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu, 29 Mei 2024. Putusan MA itu mengubah batas usia calon gubernur dan wakil calon gubernur minimal 30 tahun dan 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat Komisi Pemilihan Umum atau KPU bisa mengabaikan putusan MA itu pada Pilkada 2024. Putusan MA ini seolah memberi karpet merah untuk anak bungsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk maju di Pilkada tahun ini.

- Advertisement -

Menurut Refly, KPU seharusnya berpatokan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai peraturan tertinggi perihal syarat batas usia calon kepala daerah. Ia mengungkapkan putusan MA tidak lebih dari sekadar judicial review terhadap Peraturan KPU atau PKPU.

“Kalau KPU berpatokan pada Undang-Undang, mereka bisa abaikan putusan MA,” katanya di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Juni 2024.

- Advertisement -

Terlebih, kata dia, putusan MA itu tidak memiliki kepastian hukum, khususnya soal kapan gubernur dan wakil gubernur terpilih itu dilantik. “Kita enggak punya kapan tanggal pelantikan itu, bagaimana kalau ternyata ketika dilantik belum 30 tahun?” ucapnya.

Sementara, UU Pilkada menyatakan batas usia calon kepala daerah ditetapkan saat seseorang mencalonkan atau dicalonkan, bukan ketika dilantik. 

- Advertisement -

“Jadi kita harus pakai logika mencalonkan dan melantik, sama enggak? Beda kan. Mencalonkan kita bisa tahu usianya sejak bawa berkas, tapi kalau dilantik, tidak punya kepastian hukum,” ujar mantan Tim Hukum Anies-Muhaimin itu.

Karena itu, menurut dia, Putusan MA ini merupakan keputusan yang tidak masuk akal dan tidak memberi kepastian hukum. Dia mendorong KPU tetap mengacu pada UU Pilkada dan mengabaikan putusan MA.

Sarankan Anies Baswedan Maju Lagi di Pilgub Jakarta

Mengenai Pilgub Jakarta 2024, Refly memprediksi setidaknya akan ada dua sampai empat partai politik yang berpeluang mengusung Anies Baswedan. Dia menyebut keempat parpol itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Nama mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus bekas calon presiden Anies Baswedan santer diisukan maju kembali di Pilgub Jakarta. Dukungan deklarasi sudah dinyatakan oleh puluhan relawan simpul Anies Baswedan.

Dengan dukungan dan aspirasi masyarakat Jakarta serta peluang dicalonkan sejumlah partai politik, Refly menyarankan Anies kembali bertarung di Pilgub Jakarta. Pilihan politik itu dinilai lebih realistis ketimbang Anies harus menunggu momen Pilpres 2029.

“Yang baru saja belum dilantik, masa mau nunggu lima tahun. Karena itu, jangan dipikirkan 2029, tapi Jakarta 2024. Itu jauh lebih baik,” kata dia di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Juni 2024.

Refly menilai tetap ada hitung-hitungan sikap dari setiap parpol untuk mengusung Anies. Menurut dia, akan sulit bagi keempat parpol tersebut berada dalam satu koalisi untuk mendukung dan mencalonkan Anies di Pilgub Jakarta.

“Kalau PDIP masuk, maka barangkali Nasdem yang pikir-pikir,” katanya. Kondisi tersebut membuat Partai Nasdem punya alasan lain untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia mengungkapkan PDIP dan Nasdem sulit bergabung dalam koalisi yang sama karena hubungan personal masing-masing ketua umum partai, yakni Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh.

Apabila PKS menjadi pemimpin koalisi pengusung Anies, kata dia, partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu cukup menggandeng satu partai lain. “PKS dan PKB cukup, PKS dan PDIP cukup, atau PKS dan Nasdem juga cukup,” ujar Refly.

Berharap Parpol yang Kalah di Pilpres 2024 Jadi Oposisi

Adapun ihwal partai politik yang kalah dalam Pilpres 2024, Refly berharap mereka menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “PKS, PDIP, PKB, Nasdem, dan PPP seharusnya enggak berpikir kursi kekuasaan,” katanya di kawasan Jakarta Selatan.

Dia mengatakan menjadi oposisi pemerintah pun tidak kalah terhormat dari partai-partai politik yang mendapat kekuasaan. “Jadi biarkan yang memerintah itu Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Biarkan mereka menikmati kursi kekuasaan,” ucapnya. 

Refly berharap nantinya sejumlah partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 bisa amanah selama berkuasa di pemerintahan.

Sementara, untuk partai politik yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md tetap berada di luar kekuasaan untuk mengontrol kebijakan-kebijakan penguasa. 

“Yang kalah tetap di luar kekuasaan untuk menjaga supaya tidak ada penyimpangan,” ujarnya.

(Zs/Tmp)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini