KNews.id – Jakarta – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari tidak mau masyarakat menyalahkan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai persoalan saat ini. Qodari mengklaim selama ini Prabowo bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Saya tidak mau Presiden kami ini disalahkan, padahal Prabowo keberpihakannya kepada masyarakat luar biasa,” kata Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 September 2025.
Qodari mengatakan pemerintah tetap menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Sebab, kritik itu bertujuan untuk mengoptimalkan program pembangunan pemerinyah.
Ia melanjutkan, setiap kritikan masyarakat yang masuk, KSP akan menyampaikannya kepada kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan persoalan tersebut. Qodari tidak ingin pemerintah Prabowo dianggap buta dan tuli atau tone deaf terhadap berbagai kritikan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat merasa bahwa pemerintah Prabowo ini buta dan tuli. Istilahnya tone deaf,” ujar Qodari.
Ia mencontohkan, saat KSP menerima masukan masyarakat mengenai program makan bergizi gratis (MBG), lalu lembaganya menyampaikan masukan tersebut ke Badan Gizi Nasional (BGN). Qodari juga menyadari bahwa masih ada masyarakat yang menganggap pemerintah tidak merespons aspirasi mereka.
Anggapan itu, kata Qodari, bisa menjadi ledakan ekspresi yang menyebabkan hal-hal tak diinginkan bagi seluruh pihak. Karena itu, Qodari mengatakan KSP berupaya agar aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah.
“Misalnya keracunan MBG, semua orang nonton, tidak ada yang tidak tahu. Nah, kalau pemerintah tidak ngomong mengenai hal itu, itulah nanti muncul penilaian bahwa pemerintah buta dan tuli,” kata dia.
Khusus mengenai program MBG, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai banyak persoalan dalam program prioritas Prabowo. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mendesak pemerintahan Prabowo agar menghentikan program tersebut.
Ubaid mengatakan banyak kasus keracunan anak akibat mengkonsumsi menu MBG. Data keracunan itu terus meningkat. Sesuai dengan data per 14 September 2025, JPPI mencatat 5.360 kasus keracunan menu MBG. Jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus per 21 September 2025. Artinya, ada penambahan 1.092 kasus hanya dalam tujuh hari.
“Saya tidak tahu kejadian semacam ini apakah sudah ada indikator kejadian luar biasa karena peningkatannya sangat tajam sekali,” kata Ubaid saat mengikuti audiensi dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 September 2025.
