Semua itu, lanjut Amelia Yani, terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, Apakah Presiden Sukarno itu sedemikian ‘untouchable’ dan perbuatannya dibolehkan rakyat? Sementara rakyat Indonesia miskin? Sampai akhirnya keluarlah Surat Perintah 11 Maret kepada Letnan Jenderal Suharto yang esok harinya 12 Maret 1966 PKI dan seluruh ormas-ormasnya dibubarkan.
“Mengapa hal ini tidak pernah ditulis, saat itu negara kacau balau, ideologi Pancasila mengalami ancaman nyata, digerus dan bahkan mau diganti oleh kalangan komunis beserta antek-anteknya, ini fakta sejarah yang obyektif dan tidak ada rekayasa, sehingga sesungguhnya penulisan sejarah yang diulang apanya, itu benar-benar terjadi, jadi mau ditulis ulang? Silahkan kalau mau menulis ulang sejarah, tapi ingat, jangan sampai penulisan ulang sejarah itu justru bisa menciptakan konflik dan mewarikan konflik, yang sangat kontradiksi dengan visi, misi dan perjuangan FSAB yang sejak tahun 2003 menerapkan pola silahturahmi sebagai wahana rekonsiliasi, serta memperjuangkan agar tidak mewariskan konflik,” tegas Amelia Yani. (Ach)
