KNews.id – Jakarta – Di tengah sorotan publik mengenai kebijakan transfer ke daerah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara. Ia menepis tudingan bahwa dirinya ikut “cawe-cawe” dalam urusan pelaksanaan anggaran, termasuk belanja pemerintah daerah.
Pernyataan tegas itu disampaikan Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar oleh INDEF, Selasa (28/10/2025).
Dengan nada santai namun penuh keyakinan, mantan Ketua LPS itu menegaskan bahwa langkahnya semata untuk memperbaiki sistem, bukan mencampuri urusan daerah.
“Saya cuma perbaiki manajemen keuangan, manajemen cashflow saya perbaiki.
Bagian pemerintah yang belanjanya masih lambat, saya himbau.
Bukan saya cawe-cawe ya,” ujar Purbaya dikutip TribunTrends dari YouTube CNBC pada Kamis, 30 Oktober 2025.
“Kamu perlu apa? Saya bantu biar cepat. Tapi sebagian orang bilang itu cawe-cawe.
Tapi enggak, enggak cawe-cawe,” tambahnya sambil tersenyum.
“Ada Rp230 Triliun Mengendap, Kenapa Tak Dipakai?”
Purbaya kemudian mengungkapkan satu fakta mengejutkan yang membuat para ekonom di ruangan itu terdiam.
Saat dirinya baru menjabat sebagai Menteri Keuangan, 18 gubernur datang mengadu ke kantornya. Mereka mengeluhkan bahwa dana transfer ke daerah (TKD) berkurang.
Namun setelah dicek, ternyata bukan dana yang kurang melainkan uang yang justru mengendap, mencapai Rp230 triliun.
“Kenapa itu enggak dipakai dulu biar ekonominya muter?” kata Purbaya heran.
“Tujuannya kan supaya ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5 persen,” lanjutnya.
Menurut Purbaya, mempercepat belanja bukan berarti ia ikut campur, melainkan bagian dari tugas besar menjaga agar roda ekonomi tidak tersendat.
“Saya Datang Belakangan, Anggaran Sudah Diketok!”
Menjawab tudingan bahwa dirinya memangkas dana TKD dalam APBN 2026, Purbaya dengan lugas menjelaskan kronologinya.
Ia baru dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, ketika rancangan APBN sudah hampir final.
“Jadi waktu saya jadi Menteri Keuangan kan tanggal 8 September, itu udah hampir setengah diketok ya transfer ke daerah. Jadi bukan saya yang motong transfer ke daerah,” jelasnya.
Bahkan, sehari setelah pelantikannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung mengajukan revisi terhadap APBN 2026 dengan usulan kenaikan transfer ke daerah sebesar Rp43 triliun.
“Saya nggak kurangin sepeser pun. Saya cuma tanya, ‘Ya cukup, Pak?’
Kata beliau, ‘Cukup.’ Ya sudah, go ahead,” cerita Purbaya sambil tertawa kecil.
Fokus: Ekonomi Bergerak, Bukan Politik Anggaran
Purbaya menekankan, tujuannya sederhana agar ekonomi tetap bergerak, bukan sekadar memperbaiki laporan di atas kertas.
Ia menolak keras anggapan bahwa dirinya tengah memainkan peran politik di balik kebijakan fiskal.
“Yang penting uang rakyat tidak mengendap dan pembangunan terus berjalan,” tegasnya.
Dengan gaya khasnya yang tenang namun tegas, Purbaya menutup pembicaraan di hadapan para ekonom dengan satu pesan singkat namun kuat:
“Saya tidak cawe-cawe. Saya hanya memastikan uang negara bekerja untuk rakyat.”
