spot_img

Bobby dan Muri, Ada Apa di Balik Dukungan kepada Dasco?

Oleh : Sutrisno Pangaribuan – Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)

KNews.id – Medan 20 November 2026 –  Pernyataan dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menjadi calon Wakil Presiden (Cawapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka mulai bermunculan dari sejumlah tokoh di Sumatera Utara. Namun, dukungan yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, dan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin, justru memunculkan pertanyaan mengenai motif dan kepentingan di balik pernyataan politik tersebut.

- Advertisement -

Bobby lebih dahulu menyampaikan dukungannya ketika ditemui di Lanud Soewondo, Medan, Senin (16/11/2026). Bobby menilai Dasco memiliki kompetensi dalam menangani persoalan kemasyarakatan, memahami isu-isu di tingkat pusat, serta menguasai berbagai persoalan yang berkembang di daerah.

Pernyataan tersebut menarik perhatian karena Bobby sebelumnya juga menunjukkan sikap politik yang tegas terhadap Gibran. Bahkan, Bobby termasuk salah satu kepala daerah yang lebih dahulu menginstruksikan penurunan foto Wakil Presiden tersebut dari seluruh kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Padahal, Gibran merupakan kakak iparnya.

- Advertisement -

Tidak ingin ketinggalan, sahabat Bobby yang juga Rektor USU, Muryanto Amin, ikut menyampaikan dukungan serupa pada Kamis (19/11/2026). Muryanto menilai Dasco memiliki pemahaman terhadap kerangka pemikiran dan visi strategis nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Penilaian tersebut didasarkan pada rekam jejak Dasco yang telah lama mendampingi Prabowo dalam perjalanan politiknya.

Muryanto juga mengemukakan sejumlah alasan lain, mulai dari kapasitas intelektual, kematangan dalam mengambil keputusan, hingga modal sosial untuk membangun komunikasi politik yang inklusif. Kedekatan Dasco dengan lingkungan perguruan tinggi dinilai menjadi modal untuk merangkul berbagai kelompok serta menerima masukan dari mahasiswa, aktivis, dan kalangan akademisi.

Menanggapi fenomena tersebut, Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) menilai pernyataan dukungan dari seorang gubernur dan rektor perguruan tinggi negeri perlu dicermati dari perspektif etika jabatan publik.

“Publik tentu berhak mempertanyakan apa urgensinya seorang gubernur dan rektor perguruan tinggi negeri secara terbuka menyampaikan dukungan kepada figur politik tertentu. Keduanya memiliki tanggung jawab besar yang seharusnya ditempatkan di atas kepentingan dan manuver politik praktis,” ujarnya.

Menurutnya, posisi Bobby sebagai gubernur menuntut tanggung jawab untuk menjaga netralitas pemerintahan. Sementara Muryanto sebagai rektor harus mampu mempertahankan independensi kampus agar tidak terseret dalam kepentingan politik kelompok tertentu.

Persoalan ini menjadi semakin menarik ketika nama Bobby dan Muryanto kerap dikaitkan dalam pemberitaan mengenai dugaan persoalan korupsi proyek pembangunan jalan nasional dan provinsi di Sumatera Utara yang menyeret sejumlah pihak, termasuk Topan Obaja Putra Ginting yang telah divonis dalam perkara tersebut. Meski demikian, berbagai dugaan dan keterkaitan yang berkembang di ruang publik tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kepentingan tertentu di balik pernyataan dukungan keduanya.

- Advertisement -

“Jangan sampai publik kemudian membangun persepsi bahwa dukungan politik tersebut merupakan upaya mencari kedekatan atau membangun perlindungan politik kepada kekuasaan. Jika memang dukungan itu murni karena pertimbangan kapasitas, seharusnya dapat dijelaskan secara objektif tanpa mengabaikan etika dan tanggung jawab jabatan masing-masing,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, perlu memberikan perhatian dan pembinaan terhadap sikap politik Bobby, terlebih pernyataan dukungan tersebut disampaikan dalam kapasitas dan atributnya sebagai gubernur. Pembinaan diperlukan agar jabatan kepala daerah tidak digunakan untuk membangun keberpihakan politik yang berpotensi menimbulkan persoalan mengenai netralitas pemerintahan.

Hal serupa juga perlu menjadi perhatian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Mohamad Nasir. Sebagai pimpinan perguruan tinggi negeri, Muryanto memiliki tanggung jawab menjaga marwah dan independensi kampus.

“Dunia pendidikan tinggi harus menjadi ruang pengembangan ilmu pengetahuan, kebebasan akademik, dan pemikiran kritis. Rektor tidak boleh membiarkan institusi yang dipimpinnya dipersepsikan menjadi bagian dari manuver politik praktis. Menteri perlu mengingatkan pentingnya menjaga independensi perguruan tinggi,” tegasnya.

Lebih jauh, dukungan Bobby dan Muryanto kepada Dasco tidak serta-merta akan memengaruhi proses ketatanegaraan maupun menentukan pilihan politik Presiden Prabowo Subianto. Penentuan wakil presiden bukanlah perkara yang dapat dipengaruhi hanya dengan mengumpulkan pernyataan dukungan dari sejumlah pejabat daerah maupun tokoh akademisi.

“Kalau hanya untuk menyampaikan dukungan, tentu siapa pun memiliki hak politik. Namun, ketika dukungan itu disampaikan dengan membawa jabatan publik, ada tanggung jawab etik yang harus dipertimbangkan. Jangan sampai yang terlihat justru perlombaan mencari muka kepada Dasco, baik atas inisiatif sendiri maupun karena dorongan pihak-pihak yang dikenal sebagai anak didik Dasco (Adidas),” tutupnya.

Politik memang membuka ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan aspirasi dan dukungan. Namun, jabatan publik membawa tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Jangan sampai semangat mendekat kepada kekuasaan justru menggeser tanggung jawab utama seorang gubernur terhadap masyarakat dan seorang rektor terhadap dunia pendidikan.

(FHD/NRS)

Berita Lainnya

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
- Advertisement -spot_img

Terkini