KNews.id – Jakarta – Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Ansy Lema, menanggapi masuknya nama kader mereka yakni Puan Maharani dan Pramono Anung dalam bursa calon wakil presiden (cawapres). Saat ini, kursi Wakil Presiden (Wapres) kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres ke MPR RI, Kamis (12/11/2026).
Setelah menerima surat dari MPR RI, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Dari beberapa nama yang masuk bursa Wapres pengganti Gibran, ada nama Puan Maharani dan Pramono Anung. Menanggapi hal ini, Ansy Lema mengapresiasi atas masuknya nama Puan Maharani dan Pramono Anung dalam bursa cawapres.
Meski demikian, PDIP berkomitmen menjalankan peran pengawasan sebagai partai penyeimbang, yang secara konsisten menjaga jalannya pemerintahan agar tetap taat pada konstitusi dan Undang-undang.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap siapapun yang menyebut kader kami dalam hal ini Mbak Puan Maharani dan juga Mas Pramono Anung untuk disodorkan menjadi calon wakil presiden,” ujarnya dalam program Kompas Malam di Kompas TV, Minggu (15/11/2026).
“Tetapi dalam berdemokrasi dan bernegara, rujukan PDI Perjuangan itu jelas taat konstitusi dan taat Undang-undang.”
“Dan terkait dengan persoalan mengisi jabatan wakil presiden hari ini, konstitusi kita sudah sangat jelas. Pasal 8 ayat 2, Presiden Prabowo Subianto yang akan mengusulkan dua nama dan dua nama itu harus berasal dari partai koalisi pengusung Presiden Prabowo pada saat 2024 lalu,” terang Ansy Lema.
Jubir PDIP menambahkan, posisi partai sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis didasarkan pada keputusan partai untuk tetap berada di luar kekuasaan pemerintahan saat ini.
“PDI Perjuangan sebagai partai yang sampai hari ini berada di luar kekuasaan, tentu kami masih konsisten untuk memainkan peran sebagai partai penyeimbang, menjadi mitra kritis sekaligus juga mitra strategis,” imbuhnya.
Peluang Puan Dipilih Prabowo Dinilai Sulit
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menilai peluang Presiden Prabowo Subianto memilih Puan Maharani sebagai calon wakil presiden (cawapres) sangat sulit. Yunarto Wijaya menjelaskan PDIP bukan partai pengusung Prabowo saat Pilpres 2024.
Adapun parpol pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garuda, Partai Aceh dan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).
Ia melanjutkan, PDIP saat ini menjadi satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan. Sehingga, kata Yunarto, memberikan posisi cawapres kepada Puan Maharani akan sulit dipertanggungjawabkan kepada partai-partai koalisi yang sudah mendukung Prabowo sejak masa kampanye hingga saat ini.
“PDI Perjuangan bukan partai pengusung Pak Prabowo. Bahkan sekarang ini bisa dikatakan satu-satunya partai yang ada di luar pemerintahan.”
“Apa argumentasi kepada partai-partai lain yang sudah mengusung Pak Prabowo pada saat kampanye atau kemudian sudah mendukung Pak Prabowo berjibaku selama 2 tahun ini?” ujarnya dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Sabtu (14/11/2026).
“Atau yang ketiga pertanyaan lain ketika kemudian loh PDI Perjuangan ini kan pesaing utama Gerindra untuk menjadi partai pemenang 2029, ini kan seperti memberikan karpet merah kepada partai pesaing,” jelasnya.
Yunarto lantas menilai peluang Puan Maharani sebagai politikus PDIP akan sulit dipilih Prabowo untuk menjadi cawapres.
“Jadi dalam logika kepentingan elektoral, kepentingan partai, dan logika balas budi yang selalu ada dalam keputusan politik di Indonesia, menurut saya agak sulit kita menerima logika itu,” imbuhnya.
Isyarat Gerindra
Sementara itu, Partai Gerindra mengisyaratkan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik atau parpol pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan mekanisme penentuan Wapres pengganti Gibran harus mengacu pada ketentuan konstitusi.
Dia pun meminta publik mencermati aturan yang mengatur mekanisme pengusulan calon wapres untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
“Anda baca ya konstitusi ya, sudah ada aturan,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Aturan yang dimaksud Habiburokhman merujuk pada Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa pengusulan dua calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.






