KNews.id – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan titah baru dalam penguasaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam RI, khususnya di sektor pertambangan. Kali ini Presiden Prabowo meminta agar minimal 70% dari hasil tambang bisa dinikmati negara. Bahkan, bila perlu, negara turut menguasai saham-saham perusahaan tambang di Tanah Air.
Hal ini diungkapkannya dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).
“Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).
“Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya,” ucap Prabowo.
Prabowo menegaskan, penguasaan alat produksi itu menjadi penting karena merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Saya berkeyakinan, dan saya sebagai mandataris yang menerima mandat dari rakyat, yang disumpah di depan rakyat, saya bertekad sisa mandat saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945,” tuturnya.
Prabowo mencatat, sudah bertahun-tahun kekayaan negara hanya dikeruk oleh investor asing, tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia.
“Sudah dikasih apa aja dikasih belasan tahun, puluhan tahun. Kalau minta IUP, kalau minta apa itu HGU, ya minta HTI ya ke bupati, gubernur, menteri. Kalau minta, ngaku, ‘Saya Warga Negara Indonesia.’ Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar,” paparnya.
Penerimaan Negara
Pemerintah Indonesia memperkirakan produksi batu bara hingga akhir 2026 ini mencapai sekitar 700-720 juta ton, lebih tinggi dari target awal sekitar 600-an juta ton. Revisi peningkatan produksi ini dikarenakan adanya revisi terbatas dan terukur untuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batu bara 2026.
Untuk PNBP tahun 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat menyebut, pihaknya memperkirakan PNBP sektor minerba hingga akhir 2026 ini diproyeksikan mencapai Rp160-165 triliun, naik dari realisasi PNBP pada 2025 yang sebesar Rp 130 triliun.
Dia menyebut, hal ini dikarenakan kenaikan harga batu bara sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah Indonesia yang memangkas produksi batu bara pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
“PNBP kita di tahun 2025 kurang lebih sekitar Rp 130 triliun sekian, kurang lebih Rp 130 sampai Rp 135 triliun dan sekarang per 1 Oktober sudah mencapai tembus di angka Rp 141 triliun. Kita targetkan nanti di 2026 akhir itu bisa mencapai Rp 160-165 triliun,” jelasnya dalam acara Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026, di Jiexpo, Senin (2/11/2026).
Lantas, berapakah sebenarnya penghasilan dari penjualan tambang yang dikeruk dari Bumi Pertiwi selama ini?
Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Tim Riset CNBC Indonesia, dari penjualan batu bara saja – belum termasuk komoditas mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, emas, timah, dan lainnya – dengan asumsi kurs Rp18.200 per US$ serta asumsi harga domestik US$70 per ton, estimasi nilai penjualan batu bara RI selama periode 2016-2025 bisa mencapai Rp7.406,92 triliun.
Pada periode yang sama, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sektor mineral dan batu bara (minerba) mencapai Rp896,29 triliun. Ini artinya, PNBP dari pertambangan mineral dan batu bara selama 10 tahun belakangan ini “hanya” sekitar 12% dari total penjualan batu bara RI. Itu pun belum termasuk perbandingan dengan penjualan dari komoditas mineral, seperti nikel, tembaga, emas, bauksit, dan lainnya.
Bila dimasukkan total penjualan komoditas mineral, maka porsi PNBP terhadap total penjualan mineral dan batu bara kemungkinan akan lebih rendah lagi.
Oleh karena itu, besarnya nilai penjualan menunjukkan pentingnya pengawasan agar kewajiban perusahaan dibayar sesuai ketentuan dan bagian negara diharapkan bisa lebih optimal untuk menyejahterakan kepentingan rakyat.
Usulan Izin Tambang Diganti Menyerupai Migas
Sebelumnya, Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) periode 1998 Fuad Bawazier sempat mengusulkan pembenahan tata kelola dan sistem perizinan sektor pertambangan nasional seperti skema yang digunakan di sektor minyak dan gas bumi (migas). Hal itu diusulkan untuk mencegah praktik kecurangan sekaligus mengoptimalkan penerimaan devisa.
Fuad menilai skema perizinan tambang saat ini rentan memicu berbagai praktik penyimpangan ekonomi seperti transfer pricing hingga manipulasi volume ekspor. Dia menilai penerapan skema penguasaan negara ala migas yang ramah bisnis (business friendly) menjadi solusi untuk menghentikan kebocoran pendapatan negara.
“Kita business friendly-nya tuh artinya apa? Ya kalau ada sumber kita pemerintah enggak bisa, ya kita boleh orang-orang swasta itu boleh, boleh tender. Silakan yang ngambil siapa, ya kan? Tapi kan tetap kepemilikannya negara lah, udah ibaratnya kayak minyak ajalah,” ungkap Fuad, dikutip Rabu (21/10/2026).
Fuad menjelaskan, skema penguasaan negara atas sumber daya tambang tetap memberikan porsi bagi keterlibatan pihak swasta melalui mekanisme lelang atau tender. Menurutnya, perubahan konsep perizinan menjadi kontrak penguasaan negara berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 mendesak dilakukan karena skema izin usaha pertambangan yang berlaku saat ini memicu maraknya kejahatan transaksi keuangan.
“Ini karena mereka mau menguasai benar, akibatnya kecurangan semua cara dilakukan dan tidak bisa-bisanya kecurangan itu. Transfer pricing, under invoicing, wah segala macam. Volume jadi dikecilin, ya kan? Harganya dimainin, terus under invoicing dikecilin,” terangnya.
Selain kebocoran transaksi ekspor, kelemahan tata kelola pertambangan juga dinilai berdampak pada maraknya aktivitas penambangan tanpa izin di daerah. Praktik penambangan ilegal ditaksir menjamur hingga mencapai 25.000 titik lokasi, termasuk penjarahan komoditas emas dalam jumlah hingga ratusan kilogram setiap harinya.
“Terus mereka udah enggak pakai izin, yang ilegal ribuan. Konon kabarnya 25.000-an (lokasi) atau berapa yang ilegal-ilegal begitu. Tambang itu. Gua emas diambilin kiloanlah saban saban saban hari ada yang bilang sekian puluh kilo, ada yang bilang 300 kilo,” bebernya.
Dengan begitu, penerapan sistem pengelolaan tambang seperti di sektor migas diyakini dapat menertibkan iklim investasi serta memastikan seluruh devisa hasil ekspor disimpan di dalam negeri. Kepastian hukum dan ketegasan regulasi dinilai akan berdampak langsung pada lonjakan penerimaan negara untuk kemakmuran masyarakat.
“Kalau ini sudah dilakukan dengan benar, makmur kita, subur, devisanya banyak kita. Enggak devisa yang sekarang kita ekspor ditinggalin kanan kiri enggak enggak karuan kan?” tandasnya.
Pada pertengahan tahun ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga sempat membahas rencana penerapan skema bagi hasil migas dipakai untuk sektor pertambangan. Namun, kajian yang dilakukan masih dalam pembahasan internal pemerintah.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek teknis dan finansial yang berkaitan dengan target-target strategis pemerintah ke depan. Salah satu tujuan adopsi skema tersebut tidak lain untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pengusaha.
“Masih dalam pembahasan. Itu nanti itu lagi dikaji oleh Minerba. Ini kita belum ini tentu ini berdasarkan kajian teknis, ekonomis dan juga ini mempertimbangkan pendapatan negara,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Pemerintah menilai penyesuaian sistem bagi hasil tersebut penting untuk mengakselerasi pengamanan sumber daya alam nasional. Regulasi yang terintegrasi diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan kompetitif bagi para pelaku industri tambang di masa mendatang.
“Jadi kalau kita melihat dari target-target tentu ini kita lakukan percepatan untuk pengamanan dan juga harus ada kepastian hukum dan juga kepastian berusaha bagi pelaku usaha,” ungkapnya.
Rencana penyesuaian skema bagi hasil itu mencakup evaluasi terhadap usulan proporsi pembagian, salah satunya isunya skema pembagian hasil 70:30, di mana 70% menjadi bagi hasil ke negara dan 30% untuk pelaku usaha.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap perubahan regulasi harus memiliki landasan yang kuat guna menciptakan iklim berusaha yang lebih stabil di masa depan.
Pemerintah memastikan bahwa proses transformasi sistem bagi hasil tambang tersebut tidak akan diputuskan secara sepihak. Yuliot menekankan bahwa hasil kajian mendalam tersebut nantinya akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan kesepakatan final.
“Itu ya nanti akan dibahas di sidang kabinet. Jadi yang memutuskan itu adalah sidang kabinet,” pungkasnya.
Pernah juga, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno sempat menanggapi kabar yang beredar bahwa skema Gross Split berada pada kisaran 70:30. Meski belum dijabarkan secara gamblang, pemerintah tengah mengevaluasi segala kemungkinan skema yang akan diterapkan.
“Evaluasi itu segala kemungkinan. Tapi tidak hanya itulah (70:30) terkait hanya itu enggak spesifik,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (4/6/2026).
Kendati demikian, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait rencana tersebut. Tri menjelaskan, pihaknya masih terus mengevaluasi tata kelola tambang, baik itu Izin Usaha Pertambangan dan lain sebagainya.
“Yang jelas gini, untuk terkait dengan IUP dan lain sebagainya, ya kita akan evaluasi lah. Sebetulnya, penerimaan negara, bagian negara itu, apakah sudah sesuai dengan pasal 33 atau belum, kira-kira gitu,” tandasnya.






