KNews.id- Pada tahun 2016 di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat proses penetapan Penyertaan Modal Negara (PNM) sebesar Rp14.903.777.061 di Perum PFN (Produksi Fim Negara) yang sudah berjalan selama enam tahun. Peoses ini tanpa kemajuan berarti karena terhambat ketiadaan dokumen pertanggungjawaban yang sah.
Sebelumnya, Perum Produksi Fim Negara per 31 Desember 2016 menyajikan BPYBDS atau Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya sebesar Rp14.903.777.061, yang penyelesainnya menjadi PMN berlarut-larut sejak BPYBDS diterima pada kurun waktu 1991 sampai dengan 2002 dikarenakan alasan di atas tadi.
Sehingga, atas masalah tersebut menimbulkan potensi perubahan kondisi dan nilai ekonomis aset BPYBDS sudah lebih rendah dari saat awal mula diterima atas lambatnya penetapan PMN.
Bahkan, secara langsung telah terjadi pemborosan atau kerugian negara atas pengadaan aset BPYBDS yang tidak bisa digunakan oleh penerima. Atau, pengoperasiannya menimbulkan beban kerugian bagi penerima.
Dari keterangan yang diterima Tim Investigator KA, masalah ini disebabkan oleh beberapa pihak yaitu Menteri Keuangan, Menteri Pemilik Aset BPYBDS, Menteri BUMN, Sekretariat Negara, dan BUMN-BUMN penerima BPYBDS dalam menyelesaikan status BPYBDS yang kurang berkoordinasi. (FT&Tim Investigator KA)
