KNews.id- Hari ini (15/12) Menteri BUMN Erick Tohir bertemu dengan Jaksa Agung Burhanuddin terkait penanganan kasus PT Asabri (Persero) di gedung Kejaksaan Agung. Dalam Kesempatan tersebut, Jaksa Agung menyatakan bahwa pihaknya akan menangani kasus tersebut karena berkaitan dengan Jiwasraya.
“Pertimbangan kami, bahwa tersangka (Asabri) sama (dengan Jiwasraya). Kami sudah pengalaman dari kasus Jiwasraya, dari polanya, perbuatan, tindakan dan orangnya hampir sama,” kata Burhanuddin, Selasa (15/12).
Kejaksaan sendiri telah memegang dua nama tersangka yang sama dengan Jiwasraya walau dia masih enggan menyebutkan namanya. Yang jelas, tersangka itu berpotensi dari kalangan swasta dan manajemen.
“Ini sementara ada dua (tersangka) yang sama tapikan ada yang lain. Jadi, kita pelajari dulu,” ungkapnya.
Dalam kasus Jiwasraya Kejaksaan telah memiliki banyak bukti-bukti pendukung yang bisa menjadi pertimbangan dalam mengembangkan penanganan kasus Asabri. Atas dasar itu, kementerian berkoordinasi dengan kejaksaan dalam penanganan kasus ini.
“Kejaksaan dipandang tidak akan mengalami banyak kesulitan dalam melakukan penelusuran aset dan akan lebih mudah memetakan pokok permasalahan dalam kasus ini,” ungkapnya.
Terkait aset terkait Asabri, pihak akan terus kejar. Sementara aset yang sudah diserahkan ke Jiwasraya tidak bisa diambil untuk kasus Asabri. Dengan begitu, tidak ada tumpang tindih dalam penyitaan aset tersebut.
Berdasarkan hasil investigasi dari BPKP diperkirakan dugaan kerugian dalam kasus Asabri mencapai Rp 17 triliun, sedikit lebih besar dari kasus Jiwasraya senilai Rp 16,8 triliun. Hasil audit tersebut diperoleh sebelum adanya jajaran Direksi baru Asabri.
Pada saat yang bersamaan, Erick Tohir menyebut kasus ini menjadi fokus tersendiri mengingat adanya keterkaitan perkara tersebut dengan Jiwasraya yang telah ditangani Kejaksaan Agung sebelumnya sehingga perlu ada koordinasi lebih lanjut kepada Jaksa Agung.
“Sebagaimana yang disampaikan Jaksa Agung, kita me-mapping korupsi ini dan aset-asetnya, karena tetap kita juga harus menjaga kesinambungan dengan berjalannya Asabri, jangan sampai nanti ada perusahaan yang tidak kuat berjalan lagi,” terangnya.
Ia menekankan, penanganan kasus Asabri menjadi tugas kementerian untuk terus memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan BUMN salah satunya Asabri. Mengingat, penanganan ini menjadi bagian peta jalan dalam merapikan dana pensiun pelan merah yang selama ini banyak terjadi kasus.
“Saya rasa kerja sama dengan pihak kejaksaan, kepolisian, dan kami sebagai korporasi nantinya akan berjalan baik seperti pada kasus Jiwasraya,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga memastikan manajemen baru Asabri bertanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan. Yang terpenting adalah menjalankan bisnis secara berkesinambungan. (AHM)
