Selain itu, tuntutan lainnya yang akan disuarakan dalam aksi demonstrasi hari ini adalah mendesak pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan menolak keberadaan Rancangan Undang-Undang Kesehatan.
Bersamaan dengan itu, kata Said, massa aksi juga menuntut dilaksanakannya audit forensik penerimaan pajak negara dan pencopotan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- Advertisement -
“Di saat upah buruh murah akibat kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dan para petani yang kehidupannya semakin sulit akibat impor beras, justru pejabat negara terkesan hidup berfoya-foya,” ungkap Said.
“Kami mendesak dilakukan audit forensik penerimaan pajak negara dan copot Dirjen Pajak,” sambungnya.
.){kind=link}